Utang Kian Menggunung, Bukti Mesin Ekonomi RI Belum Sehat Secara Struktural

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk membenahi masalah utang yang terus membengkak. Sebab, di balik retorika efisiensi dan penurunan yield surat berharga negara (SBN), kenyataannya utang negara masih terus menanjak, baik dari sisi pokok maupun biaya bunganya.

Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi menyebut per September 2025, posisi utang pemerintah sudah mencapai 9.000 triliun rupiah, naik signifikan dibandingkan awal 2020 yang masih di kisaran 6.000 triliun rupiah.

Menurut Badiul, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sah saja berbangga diri dengan penurunan yield SBN dari 6,97 menjadi 6,09 persen. Namun, penurunan ini lebih banyak ditopang faktor eksternal diantaranya sentimen global, kebijakan The Fed yang longgar, dan stabilitas politik domestik, ketimbang hasil langsung dari kebijakan efisiensi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)

"Angka itu hanyalah potret jangka pendek, bukan bukti struktural dari efisiensi fiskal. Apalagi jika penurunan tersebut labih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pelonggaran global yield US Treasury ketimbang pembenahan mendasar dalam kualitas belanja negara," ungkap Badiul di Jakarta, Senin (20/10).

Efisiensi yang hanya ditopang oleh anggaran tak terserap justru menunjukkan lemahnya daya serap birokrasi dan perencanaan yang tak sinkron dengan realitas lapangan. Saat belanja publik tak terserap, ekonomi daerah kehilangan daya dorong, dan agenda pemerataan pun mandek. Efisiensi tanpa kejelasan manfaat akhirnya hanya jadi kosmetik anggaran.

"Saya melihat saat ini orientasi fiskal belum benar benar berubah. Pemerintah masih lebih sibuk menjaga persepsi pasar ketimbang memperkuat struktur ekonomi riil. Yield boleh turun, tetapi kualitas belanja dan kemandirian fiskal tetap stagnan. Dalam logika kebijakan publik, ini bukan keberhasilan, melainkan penundaan masalah," ungkap Badiul.

Dalam konteks negara modern sulit sepenuhnya menafikan utang, terlebih ketika postur APBN terus disandarkan pada defisit kronis dan ketergantungan pembiayaan lewat surat berharga negara (SBN).

"Jika Menkeu benar benar tak suka utang, semestinya kebijakan diarahkan bukan sekadar mengurangi penerbitan SBN, tetapi memperluas basis pajak secara adil, menekan kebocoran anggaran, dan membangun mekanisme pembiayaan publik yang berkeadilan," tegas Badiul.

Dan lanjut dia, saat ini negara memerlukan strategi fiskal berbasis kredibilitas dan produktivitas, bukan sekadar rasa enggan berutang. Transparansi, tata kelola, dan keberanian utk menempatkan utang dalam kerangka pembangunan yang produktif justru menjadi ukuran kematangan fiskal yang sesungguhnya.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistria, mengatakan Yield turun ini faktornya lebih ke inflasi indonesia yang rendah hanya 2,65 persen dan ekspektasi penurunan suku bunga the Fed.

Permasalahan adalah aliran dana asing ke SBN masih terbatas. Bahkan net inflow hanya kisaran 26,6 triliun rupiah per awal Oktober 2025. "Jauh dibanding akhir Agustus lalu yang mencapai lebih dari 70 triliun rupiah," ungkap Bhima.

Dia mengatakan, investasi masih wait and see karena beberapa faktor salah satunya ketidakpastian politik paska prahara agustus, menurunnya independensi BI, hingga kebijakan injeksi likuiditas 200 triliun rupiah dirasa belum mampu dorong pertumbuhan ekonomi. "Artinya, yield 6 persen itu sebenarnya masih tinggi,"ungkap Bhima.

Tak Suka Utang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak suka banyak utang dalam pengelolaan anggaran negara. Hal itu ia sampaikan saat membahas perkembangan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN). Ia mengaku senang dengan capaian yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun milik Indonesia.