Poltracking: Kepuasan ke Prabowo–Gibran Merata

Hasil survey mengungkap bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini dengan alasan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Jakarta - Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun terakhir dinilai merata di semua wilayah Indonesia.

“Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam rilis survei secara daring diikuti dari Jakarta, Minggu (19/10).

Seperti dikutip dari Antara, dijelaskan Hanta, responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

Secara garis besar, 78,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka itu terdiri atas 9,8 persen mengaku sangat puas dan 68,3 persen lainnya menyatakan cukup puas.

Di sisi lain, 19,3 persen responden menyatakan tidak puas yang terdiri atas 17,3 persen menyatakan kurang puas dan 2 persen mengaku sangat tidak puas.

Mereka merasa tidak puas karena alasan ekonomi belum stabil (26,7 persen), bantuan tidak tepat sasaran (15,7 persen), kasus korupsi (8,9 persen), harga kebutuhan pokok mahal (7 persen), dan masih kurangnya lapangan kerja (6,3 persen).

“Lima alasan ini yang kami rekam penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hanta.

Jika dilihat dari segi bidang, tingkat kepuasan responden paling besar untuk ranah pendidikan yang mencapai 79 persen. Disusul bidang kesehatan 76,6 persen, pertahanan dan keamanan 75,5 persen, serta sosial budaya 74,9 persen.

Adapun bidang yang tingkat kepuasannya di bawah 70 persen, antara lain, hukum dan pemberantasan korupsi (68,2 persen), politik dan stabilitas nasional (65,7 persen), serta ekonomi (57,4 persen).

Populasi dari survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Diambil dengan metode multistage random sampling, responden pada survei ini berjumlah 1.220 orang.

Penegakan Hukum

Sementara itu, memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara senilai 1,7 triliun rupiah dari para terpidana kasus korupsi.

"Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan dan penguasaan kembali kawasan hutan," demikian tertulis dalam laporan riset 'Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' yang dirilis NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta.

NEXT Indonesia mencatat sepanjang satu tahun pertama pemerintahan berjalan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan penguatan.

Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari pemberantasan korupsi ini, Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan potensi kerugian negara hingga 320,4 triliun rupiah ," tulis laporan tersebut.

Kasus dengan kerugian terbesar yang berhasil diungkap adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan nilai kerugian mencapai 285 triliun rupiah.

Kasus ini terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 dan menjadi salah satu sorotan utama aparat penegak hukum dalam setahun terakhir.