Bupati Bogor Siapkan Strategi Hadapi Pemotongan Dana Transfer

KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyiapkan strategi menghadapi potensi pemotongan Dana Transfer Pusat dan perubahan kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada keuangan daerah tahun 2026.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penataan kelembagaan dan pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Kamis (16/10).

Rudy menegaskan tantangan fiskal tahun depan menuntut pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan yang efisien, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Ia menyebut kondisi fiskal tahun 2026 akan menjadi ujian serius bagi daerah, terutama karena beberapa pos pendapatan diproyeksikan berkurang.

Beberapa di antaranya meliputi pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9 persen, pengurangan kontribusi BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, serta kewajiban pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru yang tidak lagi ditanggung dari dana BOS, melainkan dari APBD kabupaten/kota.

“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama dengan langkah-langkah efisiensi dan perencanaan yang matang,” tegas Bupati Bogor.

Rudy meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Rudy.

Ia menekankan pentingnya penyusunan RAPBD 2026 yang realistis, disiplin, dan berorientasi pada hasil, dengan prioritas pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui strategi penataan kelembagaan, efisiensi belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Bogor berkomitmen menjaga stabilitas fiskal serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.