Saatnya Stop Ketergantungan pada Industri Ekstraktif! Jangan Ulangi Kesalahan Kalimantan dan Papua, Ekonomi Hijau Harus Jadi Arah Baru!

Target besar pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 7-8 persen jangan menjadi pintu masuk untuk melanggengkan investasi industri ekstratif.

JAKARTA – Target ambisius pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen perlu diimbangi dengan kehati-hatian dalam memilih sumber pertumbuhan. Peningkatan investasi memang penting, namun tidak seharusnya membuka ruang bagi praktik industri ekstraktif yang merusak lingkungan.

Regulator perlu belajar dari pengalaman pahit di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, di mana eksploitasi sumber daya alam (SDA) tanpa pengawasan ketat telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang dalam. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya bisa tercapai jika pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan ekologi serta memastikan nilai tambah lebih besar dinikmati masyarakat, bukan hanya korporasi.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, Andi Rahman menyampaikan negara beserta ruang-ruang hidup rakyat saat ini telah dikuasai oleh segelintir elit ekonomi-politik. Mereka yang mengendalikan keputusan-keputusan publik justru mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, terutama dalam pengelolaan sektor sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan energi.

Di Sulawesi Tenggara, ujarnya, ekspansi pertambangan nikel yang masif menyebabkan kerusakan serius terhadap sejumlah sumber ekonomi lokal masyarakat. "Pesisir dan laut yang menjadi tumpuan hidup para nelayan kini tercemar dan mengalami degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka," ungkap Andi Rahman, Rabu (15/10).

Senada, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, Maikel Primus Peuki menyampaikan region Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara dan Papua menyoroti ekspansi perizinan semakin massif di wilayah Timur Indonesia. Walhi menyerukan perubahan paradigma pembangunan, dari eksploitasi menuju pemulihan, dari retorika semu menuju keadilan sejati yang berpihak pada rakyat dan bumi.

"Selama arah kebijakan masih didikte oleh kepentingan modal dan logika pertumbuhan ekonomi, komitmen keadilan dan keselamatan hanya akan menjadi retorika diplomatik yang menutupi kenyataan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan hasil dari ketimpangan struktural dan politik yang terus dipelihara," jelas Maikel.

Walhi menyampaikan catatan kritis sekaligus peringatan tegas terhadap berbagai kebijakan, pendekatan, dan program Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai merusak prinsip-prinsip keadilan ekologis serta mengorbankan keselamatan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang bersifat represif, tidak berpihak pada keberlanjutan, dan memicu bencana ekologis menunjukkan arah pemerintahan yang abai terhadap hak rakyat dan masa depan lingkungan hidup.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Even Sembiring menyebut satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai situasi yang menakutkan dan mengerikan bagi Indonesia. Target 8 persen pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi SDA.