Jakarta Siap Bangun PLTSa Baru, Gubernur Pramono: Infrastruktur Kita Paling Siap di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kerja sama teknis dengan Danantara terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) telah mencapai kesepakatan final. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengubah sampah ibu kota menjadi sumber energi ramah lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Jakarta memiliki kesiapan infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung telah tersedia untuk mempercepat pembangunan proyek energi berbasis sampah tersebut.

"Kami sudah berkali-kali duduk dengan Danantara dan sudah disepakati. Karena memang Jakarta, dibandingkan dengan daerah lain pasti infrastrukturnya lebih siap," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, volume sampah yang dihasilkan warga Jakarta mencapai 7.700 hingga 8.000 ton per hari. Jumlah tersebut menjadikan ibu kota sebagai daerah dengan potensi energi terbesar dari pengelolaan limbah padat di Indonesia.

Selain itu, Jakarta memiliki cadangan timbunan sampah hingga 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dengan jumlah itu, Jakarta dinilai mampu membangun dan mengoperasikan beberapa unit PLTSa sekaligus dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau dibangun PLTSa dengan ‘feeder’ atau input kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ton, maka kita bisa empat atau sampai lima PLTSa. Satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 MegaWatt,” jelas Pramono.

Pembangunan PLTSa ini disebut tidak hanya akan mengurangi volume sampah secara signifikan, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Pramono optimistis proyek tersebut dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi permasalahan sampah yang selama ini membebani kota metropolitan itu.

Menurutnya, Jakarta saat ini telah menarik minat besar dari berbagai investor dan operator energi internasional. Para pelaku industri global menilai ibu kota memiliki kesiapan teknis dan pasar energi yang sangat potensial untuk pengembangan proyek serupa di masa depan.

"Para investor, terutama kontraktor-kontraktor, operator besar dunia berharap bisa bekerja sama di Jakarta," kata Pramono.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa proyek PLTSa di Jakarta berpotensi berjalan tanpa memerlukan skema "tipping fee". Hal itu bisa terjadi apabila harga jual listrik dari hasil pembangkit sesuai dengan standar tarif yang berlaku.

“Dengan PLN pasti kita bisa kerja sama karena kalau memang per kWh-nya 20 sen, maka tidak perlu 'tipping fee',” tegasnya.

Skema tersebut dinilai akan mempercepat proses realisasi proyek karena menekan biaya tambahan dari sisi pemerintah. Selain efisien secara ekonomi, model ini juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi hijau di Jakarta.

Pramono juga menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan PLTSa akan menjadi solusi permanen bagi persoalan pengelolaan sampah di ibu kota. Dengan dukungan teknologi modern dan kemitraan yang kuat, ia percaya Jakarta akan menjadi contoh sukses bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Dengan proyek ini, kita bisa menyelesaikan masalah sampah sekaligus menghasilkan energi. Saya yakin pembangunan PLTSa bisa berjalan baik dan menjadi kebanggaan Jakarta,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Danantara kini tengah menyiapkan tahapan implementasi proyek, termasuk perizinan, desain teknis, serta skema distribusi energi. Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini akan mulai konstruksi dalam waktu dekat dan menjadi PLTSa terbesar di Indonesia.