Dukungan Akademisi Mengalir, Pakar Unisba dan Unpad Kompak Dukung Swasembada Energi Nasional!

JAKARTA – Swasembada energi bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan listrik atau bahan bakar dari produksi dalam negeri, tapi juga tentang kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, terutama dengan fluktuasi harga minyak dan transisi menuju energi hijau, upaya mencapai swasembada menjadi semakin relevan.

Indonesia memiliki potensi besar — mulai dari cadangan minyak dan gas, batu bara, hingga sumber energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi.

Tantangannya adalah bagaimana mengelola sumber daya itu secara efisien dan berkelanjutan sambil mendorong investasi teknologi baru.

Swasembada energi pada akhirnya bukan hanya target angka, tapi juga refleksi kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menyediakan energi bagi rakyat dan industri

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof. Ima Amaliah dan pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

“Program swasembada energi adalah langkah yang tepat, dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (12/10).

Menurut dia, program swasembada energi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan seperti mewajibkan kandungan etanol 10 persen dalam BBM atau E10 dinilai menjadi salah satu terobosan penting untuk mendukung swasembada energi.

Terlebih, kata dia, upaya pemerintah sejalan dengan momentum menghadapi tantangan perubahan iklim hingga komitmen Perjanjian Paris untuk mencapai emisi nol bersih paling lambat pada 2050.

Sementara itu, Yogi memandang kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mewujudkan swasembada energi seperti sumur minyak rakyat, merupakan hal yang baik bila melihat dari konsepnya.

“Apalagi kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat. Itu bisa memperkuat ekonomi daerah," ujar Yogi.

Walaupun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat bila dilibatkan tetap diperhatikan aspek kesejahteraannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (7/10), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan E10 dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

"Kemarin malam kami sudah rapat dengan Presiden. Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).