Wow! Pemerintah Olah Ulang Hampir 30 Ribu Ton Beras Turun Mutu, Ini Alasannya!

JAKARTA – Pemrosesan ulang beras turun mutu jadi langkah penting untuk menjaga efisiensi rantai pasok pangan. Alih-alih dibuang, beras yang kualitasnya menurun bisa diolah kembali agar layak konsumsi atau dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.

Pemrosesan ulang beras turun mutu ini bukan cuma soal “menyelamatkan beras,” tapi juga strategi cerdas buat menekan potensi kerugian dan pemborosan.

Dengan teknologi pengolahan yang tepat, beras turun mutu tetap bisa bernilai ekonomi sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan di tengah fluktuasi produksi dan distribusi pangan nasional.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pemerintah akan melakukan pemrosesan ulang beras turun mutu atau reprocessing sebanyak 29,99 ribu ton untuk memperbaiki mutu sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan terdapat29,99 ribu ton beras yang terdiri dari tiga ribu ton beras dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras luar negeri yang tergolong telah turun mutu, dan sebanyak 1,45 juta ton atau setara 37,95 persen dari total stok tersebut memiliki usia simpan di atas enam bulan.

"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan 'reprocessing' dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," ujar Nita dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10).

Bapanas mengatakan Bulog perlu melakukan pengujian kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensory dan keamanan pangan.

Lebih lanjut, Bapanas juga meminta agar para mitra penyalur dapat berkoordinasi agar tidak terjadi selisih paham terhadap harga dan mekanisme penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Menurut Nita, terdapat laporan dari kios pangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rumah Pangan Kita (RPK) bahwa minat masyarakat dalam membeli beras SPHP menurun akibat Gerakan Pangan Murah (GPM) menjual dengan harga pengambilan di gudang.

"Mitra penyaluran kios pangan KDKMP dan RPK melaporkan terkait penurunan minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri, dalam hal ini beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara Af (ambil,red.) gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut," kata Nita, menjelaskan.

Sepanjang September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 143.866 ton atau naik 59 persen dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, secara kumulatif hingga 3 Oktober 2025 Bulog telah menyalurkan 462 ribu ton beras SPHP atau sekitar 30 persen dari target nasional 1,5 juta ton periode Januari-Desember 2025.