Wamendag Roro Tegas! Pelaku Usaha Jangan Cuma Nonton, Saatnya Gaspol di Pasar Global!

JAKARTA – Pelaku usaha perlu jeli memanfaatkan perjanjian dagang global karena di situlah peluang ekspor dan ekspansi pasar terbuka lebar.

Perjanjian dagang ini bisa dibilang “tiket masuk” buat produk lokal bersaing di pasar internasional dengan tarif lebih ringan dan aturan yang lebih jelas. Namun, manfaatnya baru terasa kalau pelaku usaha paham isi dan mekanisme perjanjian dagang gobal—mulai dari standar produk, ketentuan asal barang, hingga peluang kemitraan lintas negara.

Dengan strategi yang tepat, pelaku usaha nggak cuma jadi penonton, tapi pemain aktif dalam rantai pasok global. Intinya, perjanjian dagang bukan sekadar dokumen diplomatik, tapi jembatan nyata buat memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpartisipasi aktif dalam dinamika globalisasi sekarang ini dengan memanfaatkan perjanjian dagang internasional.

Wamendag dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/10), menyebutkan globalisasi merupakan esensi keterhubungan antarnegara di seluruh dunia dan perdagangan menjadi bagian penting yang memanfaatkan globalisasi.

"Meski dinamika geopolitik saat ini mendorong globalisasi ke arah multipolar, Indonesia tetap konsisten membuka diri dan menjalin interaksi dengan dunia, sejalan dengan prinsip politik luar negeri kita," ujar Wamendag Dyah Roro Esti.

Saat menjadi pembicara dalam Milken Institute Asia Summit 2025 dengan topik "Can Globalization Be Great Again? Doing Business in a Changing World" di Singapura, Kamis (2/10/2025 ) Dyah Roro menekankan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui perluasan akses pasar global.

Menurut Roro, Indonesia saat ini telah mengupayakan untuk terus memperluas pasar global yang merupakan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap keterbukaan perdagangan dan kerja sama ekonomi.

"Indonesia saat ini telah memperluas akses pasar dengan melakukan 24 perjanjian dagang dengan 30 negara, salah satunya melalui perjanjian Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Kanada CEPA, yang baru saja ditandatangani di Ottawa, Kanada, pada 24 September 2025, serta Indonesia-Peru CEPA," sebutnya.

Selain itu, Indonesia juga aktif menjajaki pasar nontradisional, termasuk di Afrika seperti Tunisia dan Mozambik, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan globalisasi saat ini, tambahnya.

Roro Esti menambahkan bahwa nilai ekspor Indonesia periode Januari-Agustus 2025 meningkat sebesar 7,72 persen mencapai 185,13 miliar dolar AS dibandingkan periode sebelumnya di 2024.

Selama periode ini, Indonesia turut mencatat surplus perdagangan sebesar 29,14 miliar dolar AS dengan mempertahankan surplus perdagangan selama 64 bulan berturut-turut.

"Tidak hanya berfokus pada perluasan pasar, kami turut mendorong ekspor dengan memperluas perdagangan jasa di berbagai sektor, termasuk ritel, e-commerce, logistik, perawatan dan keperawatan, perbankan, pariwisata, kuliner, desain, fesyen, dan konstruksi," katanya.

Ia menyebutkan diversifikasi ini memastikan bahwa perekonomian dan perdagangan negara tidak hanya bergantung pada barang.

Roro Esti juga menjelaskan betapa pentingnya pendekatan keseimbangan antara kepentingan domestik dan keterbukaan global, serta menjaga daya saing Indonesia.

Pendekatan ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, melalui penguatan industrialisasi hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta investasi pada sumber daya manusia.

Menurut Roro, pemerintah terus hadir bagi masyarakat untuk membuka berbagai kesempatan agar bisnis di dalam negeri bisa berkembang dan sekaligus menjaga pelaku usaha dalam negeri dari efek negatif globalisasi.

"Fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah hilirisasi baik di sektor industri, perkebunan, dan perikanan. Hal ini dapat menjadi multiplier effect dengan penciptaan lapangan kerja dan transfer of knowledge and technology," jelas Roro.

Wamendag Roro juga mengimbau pelaku usaha dapat terus berinovasi, berkomitmen pada standar baku internasional untuk perdagangan barang, sehingga pelaku usaha bersama pemerintah bisa bersama-sama membangun iklim bisnis yang baik untuk bisa menarik investasi.