Bappenas Dorong Padi Hibrida untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan padi hibrida untuk mengatasi tantangan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke mengungkapkan pengembangan padi hibrida sudah mulai dirintis melalui studi ke China, namun pertumbuhannya masih lambat di tingkat petani.

"Saya ingat waktu tahun 2003, pertama sekali keinginan untuk mengembangkan padi hibrida. Dari kami kunjungi ke China, sumbernya gitu, tapi memang sampai sekarang pertumbuhannya masih agak lambat. Tetapi ada potensi untuk itu," kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

Menurutnya, tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba sementara.

Frans menekankan perlunya strategi mixing dalam pengembangan padi hibrida, sehingga dapat dikombinasikan dengan varietas lain sebagai tahap awal sebelum menjadi varietas unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

"Memang tantangan terbesar itu kan nanti rasanya. Tapi pelan-pelan kalau sudah ada minat untuk memproduksi, menanam gitu, sementara bisa dimixinglah, untuk dicampur, bukan dioplos ya. Tapi ke depan harapan kami rasanya juga dapat diperbaiki," ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait dapat memperbaiki kualitas beras hasil panen padi hibrida, agar tidak hanya unggul dari sisi produktivitas semata.

Produktivitas padi hibrida dapat mencapai 10 ton per hektare, namun kualitas beras seringkali menurun akibat tingkat pecah tinggi saat digiling, sehingga menyulitkan petani menjual hasil panennya.

Kondisi tersebut juga mempersulit pengepul dalam membeli hasil gabah petani, sebab kualitas beras yang pecah tinggi menurunkan harga jual, meski gabah kering panen yang dihasilkan cukup baik.

"Karena produktivitasnya tinggi bisa 10 ton per hektare gitu, tapi kalau begitu digiling pecahannya 20-30 persen, ya nanti petaninya juga susah menjualnya. Jadi pengepulnya juga susah nanti belinya gitu," katanya lagi.

Dia menegaskan bila kualitas beras dapat ditingkatkan, perkembangan padi hibrida berpeluang berlipat ganda, sehingga mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

"Jadi GKP-nya (gabah kering panen) bagus, kemudian kualitas berasnya juga harus bagus. Itu tantangan untuk berikutnya, dan kalau itu bisa dipenuhi, tentu perkembangan padi hibrida harapan kami bisa berlipat-lipat," kata Frans.

Bappenas: Kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang erat semua lintas sektor terkait.

"Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu," kata Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

Dia menyampaikan dalam perencanaan pembangunan nasional, Bappenas telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan beras sebagai komoditas strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

"Dan kegiatan pokoknya itu juga adalah swasembada beras," ujarnya.

Menurutnya kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pelaku usaha sangat dibutuhkan. Hal itu juga sesuai pesan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

"Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi, Pak Menteri berpesan bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras itu harus ada kolaborasi yang baik gitu," ujarnya pula.

Komitmen ini juga diwujudkan melalui kebijakan pemerintah membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk melindungi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Perum Bulog. Hal itu juga sesuai arahan Presiden.

Perum Bulog yang ditunjuk sebagai off-taker utama, memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak serta menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar domestik.

Lebih lanjut Frans mengaku dukungan juga datang melalui peran Babinsa, penyuluh, dan kelompok tani yang menjadi ujung tombak pengamanan kebijakan pemerintah, sekaligus penghubung antara petani dengan lembaga penyangga pangan.

"Jadi, kami juga dari pemerintah merasakan sekali kolaborasi, sinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Polri dan TNI di daerah, untuk bersama-sama mengamankan kebijakan pemerintah," katanya lagi.

Sebagai perencana pembangunan, ujarnya pula, Bappenas tidak hanya menyiapkan arah kebijakan, tetapi juga menyatukan program lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar memiliki satu tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan.

"Kementerian Bappenas tidak langsung mensupport, kami mensupport dari programnya, dari kebijakannya dan juga dari kegiatan-kegiatannya melalui teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain, terutama di Kementerian Pertanian," ujarnya.

Bappenas memandang keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang menjaga kualitas beras agar memiliki daya saing dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi petani di berbagai daerah.

Dengan kolaborasi yang melibatkan semua pihak hingga organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, Bappenas menekankan swasembada pangan dapat diwujudkan sebagai kerja kolektif yang memberi manfaat ganda, yakni ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani.

"Pak Menteri kita yang juga adalah seorang petani, itu merasa bahwa ada dua kata kuncinya yaitu sinergi dan kolaborasi. Jadi, kami mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, semuanya untuk bersama-sama bersatu padu mencapai tujuan kesejahteraan petani.