Tiga Tahun MPP Yogyakarta, Akses Layanan Publik Terus Meningkat

YOGYAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta terus melakukan inovasi untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang maksimal, adil, dan nyaman bagi masyarakat.

Salah satu terobosan yang dilakukan yakni mengintegrasikan rumah layanan disabilitas, menyiapkan satu unit MPP Mobile, serta menghadirkan layanan home care agar dapat menjangkau warga secara langsung.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam mendukung pelayanan publik, terutama di bidang perizinan dan investasi.

“Walaupun baru tiga tahun berdiri, MPP telah memberikan kontribusi luar biasa. Namun kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar masyarakat dan investor merasa terbantu dan yakin berinvestasi di Kota Yogyakarta,” jelas Wawan saat membuka Seminar MPP Kota Yogyakarta bertema *Peningkatan Pelayanan Inklusi di Kota Yogyakarta*, dalam rangka HUT MPP ke-3 di Hotel Harper, Selasa (30/9).

Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan perizinan di Yogyakarta perlu memperhatikan kekhasan budaya serta filosofi tata ruang kota. “Pelayanan harus cepat, tepat, namun tetap selaras dengan aturan dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, menambahkan bahwa sejak diresmikan Kemenpan-RB pada 6 Oktober 2022, MPP Yogyakarta telah menghadirkan 31 tenant dengan total 130 layanan. Seluruh layanan tersebut terintegrasi melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Print Front Home, MPP Digital, OSS (Online Single Submission), hingga layanan PBG dan SLF.

“Sejak awal berdiri, akses layanan terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 130.814 pengguna, naik menjadi 166.010 pada 2024, dan hingga triwulan ketiga 2025 sudah mencapai 119.000 pengguna,” jelas Budi.

Menurutnya, layanan yang paling banyak digunakan masyarakat meliputi Dukcapil, pembayaran pajak BPKAD, serta layanan perbankan. Selain itu, tersedia pula Klinik Perizinan Investasi atau Kliperinves yang berfungsi sebagai pusat konsultasi perizinan dan telah dimanfaatkan lebih dari 3.500 pengguna.

“Dalam upaya mewujudkan pelayanan inklusif, MPP Kota Yogyakarta juga membuka tenant rumah disabilitas, menghadirkan layanan home care, serta menyiapkan satu unit MPP Mobile untuk menjangkau masyarakat di lokasi,” ujarnya.

Rangkaian HUT ke-3 MPP Kota Yogyakarta akan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang. Agenda yang disiapkan antara lain donor darah pada 3 Oktober, MPP Award untuk tenant dan petugas terbaik, serta acara puncak berupa kenduri dengan mengusung nilai keberlanjutan lingkungan melalui gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).

“Seminar ini menjadi ajang evaluasi dan masukan bagi MPP agar terus bergerak sesuai dinamika masyarakat. Harapannya, pelayanan publik di Kota Yogyakarta semakin inklusif, cepat, dan memberi manfaat nyata bagi warga maupun investor,” tutur Budi.

Sementara itu, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan DIY, Pamorti Parasista, mengungkapkan hasil wawancara yang dilakukan lembaganya terkait pelayanan di MPP. Menurutnya, sebagian masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya MPP, namun masih ada masukan terkait perlunya Standar Pelayanan Publik (SPP) di sejumlah tenant.

“Kami berharap, SPP di MPP ini dilengkapi, termasuk sarana prasarana, mekanisme pelayanan internal, hingga informasi tarif yang memang diberikan secara gratis ke warga. Sehingga, semua ini perlu tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat,” ujarnya.

Pamorti menegaskan, keberadaan SPP penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat mengakses layanan. “Dengan begitu, kualitas pelayanan di MPP Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat dan masyarakat merasa lebih terlayani secara adil dan transparan,” tambahnya.