DPD RI Luncurkan Program Peduli Ketahanan Pangan di Mimika, Papua Tengah

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meluncurkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Timika, Papua Tengah, Sabtu (27/9), yang ditandai dengan dentuman tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Yorrys menegaskan program tersebut bukan sekadar acara seremonial, melainkan komitmen jangka panjang DPD RI untuk memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan penanaman benih jagung ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Ini juga salah satu poin penting bagi penguatan sistem pangan nasional dan fondasi bagi perwujudan Indonesia Emas 2045,” ujarnya berdasarkan keterangan yang didapatkan di Jakarta, Sabtu.

Senator asal Papua Tengah itu menyebutkan, gerakan ini menjadi langkah awal memperluas implementasi program ke wilayah timur Indonesia melalui keanggotaan DPD RI Sub Wilayah Timur II, mencakup Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan agar seluruh proses mulai dari penyediaan lahan, alat dan mesin pertanian, hingga hasil dan keuntungan pertanian dapat dinikmati sepenuhnya oleh para petani.

“Kami berkomitmen agar dukungan penuh pemerintah dan DPD RI benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Yorrys juga menyampaikan harapan agar memasuki usia ke-21 pada 1 Oktober mendatang, DPD RI dapat terus menjadi mitra kolaboratif yang menghadirkan program nyata bagi masyarakat.

“Dengan mengusung tema HUT ke-21 DPD RI ‘Dari Daerah Kita Bersatu Untuk Indonesia Maju’, kami ingin menegaskan simbol kedewasaan dan komitmen dalam menjaga amanat rakyat dan daerah,” ucapnya.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Timika, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, DPRK, Forkopimda, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian BUMN melalui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia.