Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan TKD

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya peran inspektorat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung kepada daerah. 

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.

Menurut Mendagri, inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara reguler, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya tadi menyampaikan para inspektur daerah ini juga jangan hanya mengawasin saja kalau sudah kejadian. Tapi juga melakukan, memberikan masukan, warning. Itu yang saya sampaikan dengan istilah foresight,” ujar Mendagri kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menguraikan strategi daerah yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi dinamika pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Dalam konteks ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap program-program yang bersifat birokratis. Rapat-rapat kegiatan dan perjalanan dinas yang berlebihan perlu dikurangi.

Menurut Mendagri, upaya tersebut dapat dilakukan seperti saat kondisi Covid-19. 

Saat itu, Pemda terbukti mampu mengoptimalkan program kerja secara efektif dan efisien, serta mengurangi belanja kegiatan yang tidak perlu.

“Nah, yang kedua adalah daerah harus bisa cerdas inovatif mencari pendapatan tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, dalam penarikan retribusi pajak restoran dan hotel, Pemda dapat membangun sistem sehingga potensi pajak dapat dimasukkan ke kas Pemda sepenuhnya. 

Selama ini, kata dia, banyak kebocoran retribusi yang sepenuhnya tidak masuk ke kas Pemda.

Selain dengan cara inovatif mencari pendapatan, Pemda juga perlu menangkap program nasional yang berdampak di daerah. 

Upaya tersebut, selain akan mendukung program prioritas pemerintah, juga akan melahirkan lapangan kerja di lingkungan masyarakat.

Di lain pihak, Mendagri juga meminta Pemda untuk melakukan exercise terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Berbagai anggaran belanja yang tidak efektif diminta untuk ditekan, sembari mencari peluang inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Menghidupkan UMKM misalnya. Buat kemudahan-kemudahan perizinan UMKM seperti yang dilakukan Sri Sultan Yogyakarta, ya. Sehingga UMKM-nya hidup, pada saat Covid masih bisa survive, pertumbuhan ekonominya plus,” tandasnya.