Pemkab Manokwari Gunakan Aplikasi Srikandi, Percepat Transformasi Administrasi

Sebanyak lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) untuk mempercepat transformasi layanan administrasi pemerintahan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DKPD) Manokwari Wiwik Hariawan di Manokwari, Jumat, mengatakan lima OPD tersebut, yakni DKPD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Mulai September tahun ini lima OPD sudah terkoneksi dengan Aplikasi Srikandi, dan pengelolaannya dilakukan DKPD Manokwari. Secara bertahap semua OPD akan melakukan pengurusan Aplikasi Srikandi,” ujarnya.

Ia menjelaskan aplikasi Srikandi yang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu berfungsi mendokumentasikan surat menyurat secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) berbasis quick response (QR) Code.

Setiap QR Code tidak hanya menampilkan tanda tangan, tetapi juga informasi detail isi surat, termasuk tanggal pembuatan dan pejabat penandatangan. QR Code TTE hanya diperuntukkan bagi kepala dinas, sekretaris, dan bendahara.

Ia menjelaskan keberadaan aplikasi ini memudahkan OPD dalam administrasi surat menyurat karena seluruh proses dilakukan secara digital, sehingga lebih hemat waktu, biaya, dan penggunaan alat tulis kantor (ATK).

“DKPD juga bisa langsung memantau seluruh surat yang dibuat OPD tanpa harus menerima dokumen fisik,” katanya.

Ia menambahkan untuk pembuatan TTE bagi OPD difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Manokwari, karena mereka yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Setelah OPD memiliki TTE, barulah mereka bisa mengurus pembuatan QR Code Aplikasi Srikandi melalui DKPD.

Penggunaan Aplikasi Srikandi wujud komitmen Pemkab Manokwari untuk efisiensi kerja birokrasi semakin meningkat sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik melalui peningkatan digitalisasi pelayanan.