Gubernur Banten: Aspirasi Nelayan soal Pendangkalan dan BBM Segera Ditangani

Serang - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pemerintah daerah bersama instansi terkait menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari pendangkalan muara hingga akses BBM subsidi.

"Terkait dengan pendangkalan yang terjadi di hampir semua tempat pendaratan ikan di Provinsi Banten. Ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Andra Soni saat berdialog dengan nelayan di Serang, Selasa (23/9).

Ia menambahkan, nelayan juga mengeluhkan kesulitan mengakses BBM subsidi serta perlunya peningkatan kesejahteraan, termasuk kepesertaan dalam BPJS. "Diskusi tidak boleh berhenti sampai batasan diskusi, harus ada tindak lanjut," ujar dia.

Andra menyampaikan, hasil koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) memastikan bahwa pengerukan atau normalisasi akan dilaksanakan pada 2026.

"Salah satunya di Muara Cibanten atau Pelabuhan Karangantu, dan di wilayah Tangerang oleh balai dari PUPR," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi nelayan secara komprehensif. "Ujungnya adalah kesejahteraan nelayan, termasuk pengelolaan pelabuhan perikanan. Komitmen kita bersama seluruh stakeholders adalah sering berdiskusi, memberikan saran dan masukan," kata Andra.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten Neneng Sri Hastuti Handayani menilai forum ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat keluhan nelayan.

"Alhamdulillah hasil pertemuan pertama, Pak Gubernur menepati janjinya dengan langkah cepat. Semua sudah tersampaikan dan terjawab," kata dia.

Ia berharap langkah lanjutan yang disiapkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan. "InsyaAllah ke depan nelayan akan lebih sejahtera, produktif, dengan penghasilan tangkap yang berlimpah, aturan yang dimudahkan, dan area penangkapan yang bisa diperluas lewat kebijakan. Dengan begitu nelayan tidak punah dan tetap mendukung ketahanan pangan sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) Dedi Yudha Lesmana menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan program normalisasi Sungai Cibanten hingga Karangantu sepanjang 2,9 kilometer untuk mengatasi sedimentasi.

"InsyaAllah di 2026 kami akan melaksanakan pekerjaan normalisasi. Anggaran kami Rp236 miliar, masih kurang, tapi kami berusaha dengan dukungan pemerintah provinsi dan Pak Gubernur agar ada tambahan dari pusat," katanya.

Menurut Dedi, idealnya Januari 2026 sudah dimulai proses tender. "Mudah-mudahan bisa dipercepat lewat lelang dini, sehingga Januari sudah terkoneksi kontrak. Ini baru rencana, mudah-mudahan semua terlaksana sesuai jadwal," ujarnya.