Untuk Dorong Penyerapan Anggaran Kopdes, Mendes PDT akan Gelar Musyawarah Desa Khusus

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyebut akan menyelenggarakan 1.000 Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Ia mendorong pelaksanaan Musdesus dapat mempercepat penyerapan anggaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menjadi program prioritas Presiden.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koperasi dan Wakil Menteri BUMN, Senin (22/9/2025). Rakor tersebut membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan/ Penyediaan Gerai Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Musyawarah Desa Khusus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis. Yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara," kata Mendes Yandri dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (23/9).

Mendes Yandri menyatakan, 1.000 desa akan melaksanakan Musdesus yang akan dibuka secara langsung olehnya. Ia juga akan melakukan inventarisasi potensi dan tipe desa yang dibagi Desa Mandiri dan Desa Maju.

Kemendes PDT saat ini tengah fokus pada pengembangan Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa. Setelah itu, fokus Kemendes PDT juga ke Desa Maju sebanyak sekitar 23.000 desa.

"Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Termasuk kebutuhan gudang hingga bisnis yang akan dijalankan," ucap Mendes Yandri.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, Rakor tersebut menindak lanjuti arah Presiden terkait Kopdes Merah Putih. Rakor membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan Gerai Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

"Rapat ini juga membahas tata cara pencairan dan persiapan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk mengajukan pinjaman ke Himbara," ujar Menkop Ferry.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, Kopdes Merah Putih mendapatkan antusias positif dari dunia usaha. Menurutnya, saat ini Danantara dan BUMN sudah siapkan sekitar 1.000 calon penerima kredit tahap pertama.

"Diharapkan dalam seminggu ini digelar Musdesus. Untuk memastikan jika kredit bisa cair dengan persetujuan Kepala Desa," ujar Wamen BUMN. ils/I-1