Gedung Putih Tolak Tawaran Berunding Presiden Venezuela Nicolas Maduro

WASHINGTON - Gedung Putih pada hari Senin (22/9) menolak permintaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengadakan pembicaraan dengan mitranya Presiden Donald Trump untuk meredakan ketegangan antara kedua musuh bebuyutan tersebut.

Penolakan itu terjadi ketika dua pemimpin oposisi Venezuela mendukung pembangunan angkatan laut AS di dekat negara Amerika Selatan itu, dan menyebutnya penting untuk pemulihan demokrasi.

Trump telah mengirimkan delapan kapal perang dan sebuah kapal selam ke Karibia selatan dalam operasi antinarkoba yang ditakutkan Venezuela dapat menjadi awal mula invasi.

Pasukan AS telah menghancurkan sedikitnya tiga kapal yang diduga milik Venezuela yang mengangkut narkoba dalam beberapa minggu terakhir, menewaskan lebih dari selusin orang.

Pada hari Minggu, pemerintah Venezuela merilis surat yang dikirim Maduro, seorang politisi kiri, kepada Trump.

Dalam surat tersebut, Maduro menolak tuduhan AS bahwa ia memimpin kartel narkoba sebagai "sama sekali salah" dan mendesak Trump untuk "menjaga perdamaian."

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan surat Maduro berisi "banyak kebohongan." Posisi pemerintahan Trump terhadap Venezuela "tidak berubah" dan menganggap rezim tersebut "tidak sah."

Pengerahan pasukan AS ini merupakan yang terbesar di Karibia dalam beberapa tahun terakhir.

Maduro menuduh Trump -- yang selama masa jabatan pertamanya mencoba namun tidak berhasil mempercepat penggulingan presiden Venezuela -- mencoba melakukan perubahan rezim.

"Itu adalah surat pertama, saya pasti akan mengirimkan lebih banyak lagi," kata Maduro pada Senin malam dalam acara televisi mingguan, ia mengatakan tujuannya adalah "untuk membela kebenaran Venezuela." 

"Jika mereka menutup pintu, Anda membuka jendela, dan jika mereka menutup jendela, Anda membuka pintu dengan kebenaran negara Anda, menerangi dunia, menerangi Gedung Putih dengan cahaya kebenaran Venezuela," tambahnya.

Menteri Pertahanan Maduro, Vladimir Padrino Lopez, pekan lalu menuduh Amerika Serikat melancarkan "perang yang tidak dideklarasikan" di Karibia, dan menegaskan bahwa para penghuni kapal yang diduga mengangkut narkoba "dieksekusi tanpa hak untuk membela diri."

Ribuan warga Venezuela bergabung dengan milisi sipil sebagai tanggapan atas seruan Maduro untuk memperkuat pertahanan negara yang kekurangan uang itu.

Namun, beberapa warga Venezuela menyambut baik tindakan AS tersebut, dengan harapan tindakan tersebut dapat mempercepat kejatuhan Maduro.

Ancaman Nyata 

Calon presiden yang diasingkan Edmundo Gonzalez Urrutia, yang dipandang Amerika Serikat sebagai pemimpin Venezuela yang dipilih secara demokratis, mengatakan pengerahan militer adalah "langkah yang diperlukan untuk membongkar struktur kriminal" yang dipimpin Maduro.

Tokoh oposisi Maria Corina Machado setuju, dan mengatakan geng kriminal Venezuela adalah "ancaman nyata dan berkembang terhadap keamanan dan stabilitas" Amerika.

Klaim Maduro atas kemenangan pemilu tahun lalu memicu protes keras yang ditindak tegas, menewaskan lebih dari dua lusin orang dan ratusan lainnya dipenjara.

Pihak oposisi mengatakan penghitungan hasilnya menunjukkan Gonzalez Urrutia, yang maju setelah rezim melarang Machado mencalonkan diri, telah mengalahkan Maduro dengan telak.

Terancam akan ditangkap, Gonzalez Urrutia melarikan diri ke Spanyol. Machado tetap berada di Venezuela, bersembunyi.

Tokoh oposisi lainnya, Henrique Capriles, minggu lalu menentang invasi AS.

"Saya tetap percaya bahwa solusinya bukanlah militer, melainkan politik," ujar calon presiden dua periode itu, seraya menambahkan bahwa tindakan Trump kontraproduktif dan "memperkuat posisi mereka yang berkuasa."