Kadin: Hilirisasi Batu Bara Jadi Kunci Ganda Perkuat Ketahanan Energi dan Pangan Nasional

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo menekankan pentingnya hilirisasi batu bara melalui gasifikasi demi memperkuat ketahanan pangan dan subtitusi impor energi.

Dalam Energy Insights Forum bertajuk “Redefining Coal’s Contribution: Sustaining Revenues, Navigating Challenges”, di Jakarta, Rabu (17/9), Aryo mengatakan pengembangan teknologi seperti coal gasification dan diversifikasi produk turunan batu bara dapat mendukung ketahanan pangan dan subtitusi impor energi.

“Jika kondisi global semakin sulit untuk batu bara, maka harus kreatif. Salah satunya lewat hilirisasi, misalnya gasifikasi batu bara untuk menghasilkan bahan baku industri dan substitusi impor,” kata Aryo.

Hilirisasi batu bara dapat memperkuat ketahanan energi dengan mengubah batu bara menjadi produk bernilai tambah seperti dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG impor, serta produk petrokimia dan pupuk.

Dia menekankan hal itu, menyoroti kinerja produksi dan ekspor batu bara yang melemah. Per Agustus 2025, produksi nasional baru mencapai 485,71 juta ton atau 65,72 persen dari target. Realisasi ini turun 12,14 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspor tertekan dengan koreksi sekitar 11 persen secara tahunan, sementara harga global terus menurun akibat over supply di China. Tekanan eksternal tersebut semakin berat dihadapkan dengan tantangan domestik, di antaranya maraknya tambang ilegal dan biaya produksi yang kian tinggi.

Kendati demikian, menurutnya lagi, batu bara masih memegang peran penting dalam ketahanan energi Indonesia. Pasalnya ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air adalah prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Batu bara akan selalu menjadi bagian penting dalam ketahanan energi Indonesia. Para pelaku usaha jangan sampai melupakan kontribusi nyata industri ini terhadap ekonomi nasional,” ujarnya pula.

Menurut Aryo, peran batu bara dalam perekonomian Indonesia masih terlalu besar untuk diabaikan. Sebut saja kontribusinya terhadap penerimaan negara dan sebagai sumber energi utama.

“Sektor ini (batu bara) turut membayar pajak hingga kontribusi lainnya,” kata Aryo lagi.

Ia menekankan, meski isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kian menguat, peran batu bara tetap tidak bisa diabaikan. Industri ini, menurutnya, berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur sosial.

Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara tercatat konsisten melampaui migas. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa hingga semester I-2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mineral dan batu bara telah mencapai Rp74,2 triliun atau 59,5 persen dari target tahunan. Angka ini naik 1,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Aryo juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk melahirkan solusi inovatif. Menurutnya, dunia usaha tidak bisa hanya mengeluhkan kebijakan, melainkan harus aktif mencari terobosan.

“Kalau satu jalan buntu, mari kita cari alternatif lain. Yang penting tetap memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional,” kata Aryo menegaskan.

Selain itu, Aryo menyoroti masalah maraknya tambang ilegal yang kian menekan pelaku usaha resmi. Ia menyebut pemerintah telah membentuk Satgas Anti Tambang Ilegal di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

“Kalau yang legal tidak diberi ruang, justru tambang ilegal yang akan masuk. Ini yang harus diantisipasi,” ujar Aryo.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) Priyadi menilai industri perlu kian adaptif di tengah tekanan harga global.

“Cadangan batu bara kita masih luar biasa, dengan potensi mencapai puluhan miliar ton. Kami siap mendukung pengembangan energi hijau, namun perlu waktu, teknologi, dan stabilitas regulasi,” kata Priyadi.