Gagal Deal di Menit Akhir, Australia Tunda Pakta Keamanan dengan Papua Nugini di Tengah Bayang-Bayang Tiongkok

JAKARTA – Rencana penandatanganan pakta keamanan utama antara Australia dan Papua Nugini pada Rabu batal dilakukan. Kedua negara sepakat untuk menunda proses tersebut hingga tahapan persetujuan Kabinet di masing-masing negara rampung.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang berada di Port Moresby awalnya dijadwalkan menandatangani pakta dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Namun, rencana itu urung terlaksana meski teks perjanjian telah disepakati bersama.

Dalam pernyataan gabungan, kedua pemimpin menyebut penandatanganan akan dilakukan setelah proses internal selesai. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk yang disebut akan memperkuat hubungan pertahanan kedua negara menjadi aliansi strategis.

Meski tidak menyebut alasan rinci, Marape memberi sinyal bahwa isu kedaulatan menjadi perhatian penting. Ia menambahkan, Menteri Pertahanan Papua Nugini akan segera mengunjungi sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Indonesia, untuk memberikan penjelasan terkait perjanjian dengan Australia tersebut.

Pakta ini dipandang sebagai langkah Australia dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok yang terus menguat di kawasan Pasifik. Dalam rancangan perjanjian, kedua pihak bersepakat bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan bersama.

Awal bulan ini, Vanuatu juga menunda penandatanganan perjanjian keamanan dan pembangunan dengan Australia karena persoalan pendanaan yang dikaitkan dengan Tiongkok. Kondisi tersebut menambah daftar negara Pasifik yang bersikap hati-hati terhadap manuver Canberra.

Merespons dinamika ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan agar negara-negara mitra menghormati kedaulatan Pasifik. Juru bicara Lin Jian menekankan bahwa tantangan utama kawasan adalah perubahan iklim dan pembangunan ekonomi, bukan persaingan geopolitik.

“Tiongkok bersedia melihat negara lain bekerja sama dengan negara kepulauan, membantu mereka mengembangkan ekonomi dan meningkatkan penghidupan,” kata Lin Jian kepada wartawan di Beijing.

Mengenai kegagalan Australia meneken perjanjian dengan Papua Nugini, Lin menegaskan bahwa kerja sama dengan negara Pasifik seharusnya tetap terbuka, menghargai kemerdekaan, serta tidak menargetkan pihak ketiga.

Tiongkok sebelumnya sudah lebih dulu memperkuat pijakannya di kawasan dengan meneken pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022. Langkah ini dinilai semakin memperketat persaingan pengaruh antara Beijing dan Canberra di Pasifik.