Dunia Usaha Perlu Didorong untuk Lebih Memacu Aktivitas

JAKARTA - Salah satu strategi yang harus dijalankan Pemerintah agar perekonomian lebih terakselerasi adalah dengan mendorong dunia usaha untuk meningkatkan aktivitas produksi. Hal itu seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini bahwa peran sektor swasta sebagai salah satu engine perekonomian harus bergerak bersama dengan engine lainnya melalui pembiayaan Pemerintah. 

Peluang untuk mendorong dunia usaha atau swasta itu sangat terbuka mengingat indeks manufaktur Indonesia pada periode Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh S&P Global ada di posisi 51,5 atau sedang melakukan ekspansi.

Begitu pun dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dalam periode yang sama indeksnya ada di posisi 53,55.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9) mengatakan dorongan untuk dunia usaha itu bisa saja dalam bentuk kemudahan atau stimulus fiskal.

“Tapi jangan lupa, kegiatan industri itu ada dalam kelolaan Kementerian Perindustrian. Di sinilah pentingnya paket kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif,” kata Christiantoko.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DIY, Tim Apriyanto dari Yogyakarta mengatakan dunia usaha perlu didorong agar lebih bergairah setelah data terbaru menunjukkan tanda-tanda ekspansi industri manufaktur. Momentum tersebut katanya harus dijaga dengan dukungan deregulasi kebijakan dan debirokratisasi yang lebih konkret.

Tim menanggapi data S&P Global yang menempatkan indeks manufaktur Indonesia di level 51,5 pada Agustus 2025, serta Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kementerian Perindustrian yang tercatat di 53,55. “Angka ini memberi sinyal positif. Dunia usaha sebenarnya siap berlari, tinggal bagaimana Pemerintah bisa memberi kepastian dan kemudahan iklim berusaha,” kata Tim.

Dukungan Pemerintah itu bisa berbentuk stimulus kebijakan fiskal dan moneter, maupun kemudahan akses, khususnya bagi sektor riil. Namun, Tim mengingatkan agar kebijakan tidak berjalan parsial.

“Paket kebijakan harus terintegrasi dan berdampak. Jangan sampai ada program populis yang bagus di satu kementerian, tapi realitanya terhambat regulasi di kementerian lain,” kata Tim.

Menurutnya, peran Kementerian Perindustrian menjadi sentral karena industri manufaktur adalah tulang punggung penggerak ekonomi. “Kalau industri manufaktur bergerak, otomatis penyerapan tenaga kerja, perbaikan ekosistem industri dan rantai pasoknya, sampai daya beli masyarakat ikut bergerak,” tegas Tim.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas kementerian / lembaga, termasuk dunia perbankan, apalagi setelah mendapat tambahan likuiditas sebesar 200 triliun rupiah dari Pemerintah.

“Dunia perbankan mesti segera gencar salurkan dana kredit produktif ke dunia usaha industri manufaktur padat karya dan Industri kecil menengah (IKM),” tambahnya.

Dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, Tim Apriyanto menegaskan bahwa konsistensi pemerintah dalam menjaga iklim kemudahan berusaha akan menentukan apakah momentum ekspansi tersebut bisa berlanjut.

“Kami di daerah siap bekerja sama, tapi kepastian kebijakan dari pusat sangat menentukan,” pungkasnya.