Dukcapil DKI: Website Produk RW Dorong ‘Good Governance’ di Jakarta

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta meluncurkan website Produk RW guna menyediakan data kependudukan secara rinci hingga tingkat RT, yang bersumber dari Data Kependudukan Bersih (DKB) dan diperbarui per semester pertama 2025.

Data yang tersedia mencakup jumlah penduduk, kepala keluarga, distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, status kawin, agama, golongan darah, dan disabilitas.

Website ini untuk mempermudah masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengakses data kependudukan yang akurat untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan wilayah, penelitian, dan pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mengatakan keberadaan website Produk RW ini merupakan sebuah inovasi yang harapannya dapat mendorong good governance di Jakarta karena ditopang oleh data-data akurat.

"Dengan adanya data-data yang mendetail mengenai demografi penduduk Jakarta, harapannya Pemprov DKI bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menjadi sasaran kebijakannya secara akurat," ujar dia, Selasa (16/9).

Dari website tersebut, kata Kevin, semua pihak bisa melihat berbagai informasi mulai dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan bahkan golongan darah seseorang yang penting untuk diketahui dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan terkait kesehatan.

"Melalui itu, kita dapat lebih mengenali lagi Jakarta dan penduduk-penduduk yang tinggal di dalamnya. Apabila digunakan dengan baik, maka data-data itu bisa dimanfaatkan oleh Pemprov DKI untuk menentukan kebijakan-kebijakan seperti apa yang cocok untuk diterapkan bagi warga Jakarta," papar dia.

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya Pemprov DKI harus sensitif lantaran kebijakan ini berkaitan dengan data warga. Artinya, sambung dia, Pemprov DKI cukup menampilkan data-data yang perlu diketahui dan kontekstual untuk memahami isu-isu mendasar di kota ini.

"Pemprov DKI juga harus menjaga agar data-data yang ditampilkan sekarang dan di kemudian hari nanti tidak mencakup informasi-informasi pribadi masing-masing warganya yang bersifat sensitif," pungkas dia. ils/I-1