Realokasikan Anggaran Harus Utamakan Pemerataan dan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bakal mencari pos anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi pemerintah.

“Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang kita prediksi nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, akhir pekan lalu.

Menkeu juga akan meninjau program-program potensial yang membutuhkan anggaran. Bila pelaksanaannya terhambat, Purbaya mengaku siap untuk mendorong akselerasi program.

Pemerintah, kata Menkeu juga akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Langkah itu diharapkan dapat memastikan seluruh program pemerintah berjalan dengan baik, sehingga dampak perekonomian yang muncul tidak hanya bersifat jangka pendek melainkan jangka panjang.

“Kementerian Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini. Semaksimal mungkin saya ingin nanti akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi,” kata Purbaya.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, dalam kesempatan terpisah menyarankan, agar reposisi anggaran yang akan dilakukan Menkeu untuk menggerakkan perekonomian, sebaiknya lebih mengutamakan tujuan pemerataan dan ekonomi kerakyatan.

“Stimulus yang dilancarkan nantinya jangan hanya menguntungkan pemain-pemain lama, investor besar. Sudah terlalu lama benefit ekonomi kita hanya dinikmati segelintir orang. Sekarang ini yang prioritas adalah distribusi pembangunan yang lebih merata,” kata Bagong.

Sebaiknya kata Bagong menargetkan simpul-simpul ekonomi rakyat, seperti pertanian dan desa. Ini akan lebih efektif dalam mendukung niat Presiden untuk memberantas kemiskinan.

Harus Hati-hati

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan, dalam pengelolaan anggaran, realokasi belanja merupakan praktik yang lumrah dilakukan. Meskipun demikian, Pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan sumber realokasi, terutama jika mengacu pada pernyataan bahwa dana akan diambil dari pos belanja yang diperkirakan tidak terserap penuh hingga akhir tahun.

Definisi tidak terserap penuh jelasnya perlu dihitung dengan cermat karena setiap jenis belanja memiliki karakteristik berbeda. Contohnya, untuk belanja modal atau infrastruktur, pembayaran sering kali jatuh tempo pada tahap tertentu dalam proses pembangunan. Ketika proyek sudah memasuki masa jatuh tempo pembayaran, pemerintah wajib menunaikan kewajibannya.

“Dalam konteks ini, realokasi tidak bisa dilakukan sembarangan dari pos infrastruktur, sebab dapat menimbulkan risiko gagal bayar atau tertundanya penyelesaian proyek,”tegas Rendi.

Sebaliknya, program-program flagship pemerintah justru dapat menjadi alternatif sumber realokasi. Tahun ini, total anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai 300-400 triliun rupiah. Banyak diantaranya merupakan program baru yang belum sepenuhnya berjalan, sehingga ruang untuk penyesuaian masih terbuka.

“Pemerintah dapat melaksanakan program- program ini dengan lebih hati-hati dan bertahap, sambil tetap menjaga fleksibilitas anggaran untuk kebutuhan prioritas lain,”ungkapnya.