Mentan: Persoalan Singkong di Lampung Segera Diatasi

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

"Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang," kata Mentan saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta, Selasa (9/9).

Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

Mentan menyambut baik laporan tersebut dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan," kata Amran.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan daerahnya merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat.

Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

Keempat bupati kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.

Ia menegaskan kondisi tersebut membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.

"Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional, sehingga pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.

"Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” kata Mikdar.