PM Anutin Bertekad Benahi Ekonomi dan Redakan Krisis Perbatasan

BANGKOK - Hanya beberapa hari setelah berkuasa, Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, usai menyusun kabinet pertamanya, mengisyaratkan niatnya untuk memperbaiki perekonomian yang sedang terpuruk dan meredakan ketegangan di perbatasan dengan Kamboja.

PM Anutin, yang memenangkan pemungutan suara parlemen pada tanggal 5 September dengan mayoritas suara, hanya memiliki waktu empat bulan untuk berkuasa sebelum mengadakan pemilihan umum, sesuai dengan kesepakatan antara dia dan partai terbesar di parlemen yang mendukung pencalonannya sebagai perdana menteri.

Untuk membenahi perekonomian Thailand, PM Anutin pada Sabtu (6/9) lalu telah menunjuk seorang ekonom veteran dengan pengalaman mendalam dalam pemerintahan, Ekniti Nitithanprapas, untuk mengepalai kementerian keuangan dan seorang mantan diplomat yang disegani bernama Sihasak Phuangketkeow untuk memimpin kementerian luar negeri.

Berdasarkan komentar dari 3 analis, pemerintahan Anutin mungkin akan mendorong langkah-langkah stimulus jangka pendek untuk mendongkrak pengeluaran dan posisinya sendiri, termasuk kemungkinan mengemas ulang proyek-proyek yang disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Saat ini penggerak utama perekonomian Thailand, termasuk sektor otomotif dan pariwisata, sedang tertekan, dan langkah-langkah pemerintah seperti program insentif uang tunai tidak berhasil memicu pemulihan.

Kepemimpinan Anutin juga terjadi hanya enam pekan setelah perjanjian gencatan senjata dengan negara tetangga Kamboja, menyusul pertempuran selama lima hari yang menewaskan sedikitnya 43 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi sementara.

Sebagai seorang pendukung setia kerajaan yang memiliki hubungan kuat dengan sejumlah kelompok konservatif di Thailand, PM Anutin harus bisa menyeimbangkan sentimen nasionalis yang menguat di dalam negeri jika ia ingin memperbaiki hubungan dengan Kamboja.

Dengan ditunjuknya Sihasak Phuangketkeow sebagai menlu, tugasnya akan berkutat dalam upaya diplomasi bagi pemulihan hubungan bilateral.

“Pemerintah saya akan mengambil langkah-langkah damai untuk menyelesaikan perselisihan antara Thailand dan Kamboja yang sedang berlangsung dengan komitmen kuat untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dari pihak Thailand,” kata PM Anutin dalam pidatonya pada Minggu (7/9) lalu.

Thaksin Pulang

Sementara itu pada Senin (8/9) sore dilaporkan bahwa mantan PM Thailand yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, telah tiba kembali di tanah air. Kepulangan Thaksin itu terjadi menjelang putusan penting yang dijadwalkan oleh pengadilan tinggi kerajaan yang mungkin akan memenjarakannya.

Thaksin, 76 tahun, pekan lalu pergi ke luar negeri setelah partainya, Pheu Thai, digulingkan hingga memicu spekulasi bahwa ia telah melarikan diri dari penyelidikan Mahkamah Agung yang menyelidiki apakah ia telah menjalani hukuman penjara dengan benar yang hasil investigasinya akan dikeluarkan pada Selasa (9/9).

Penyelidikan yudisial berpusat pada hukuman Thaksin atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah ia kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan.

Awalnya ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, ia tidak pernah menghabiskan satu malam pun di sel karena segera dibawa dari pusat penahanan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian Bangkok.

Pemindahannya serta waktu kepulangannya, yang bertepatan dengan pembentukan pemerintahan baru oleh partainya, Pheu Thai, memicu kecurigaan publik terhadap adanya kesepakatan rahasia dan tuduhan perlakuan khusus.

Pengampunan kerajaan mengurangi hukumannya menjadi hanya satu tahun, sebelum akhirnya Thaksin dibebaskan pada Februari 2024 sebagai bagian dari skema pembebasan awal bagi tahanan lanjut usia. AFP/ST/I-1