KKP Dorong Pengembangan UMKM Perikanan dan KDMP Lewat Literasi Keuangan

JAKARTA– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kapasitas usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM), salah satunya melalui pendampingan literasi keuangan. Program ini merupakan tindak lanjut kerja sama KKP–UNIDO setelah melakukan pemetaan literasi keuangan bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan maka akan disiapkan modul pembinaan literasi keuangan sebagai pedoman pendampingan bertahap.

Pengelolaan keuangan yang baik memudahkan UMKM mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dibutuhkan program pendampingan bertahap, dengan melibatkan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak di lapangan. Pembinaan akan terfokus di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau. 

"Pembinaan akan fokus diarahkan di wilayah dengan konsentrasi UMKM cukup besar, termasuk kelompok usaha yang berkembang secara komunal, agar pembinaan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha bersama," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa (9/9).

Dari 329 UMKM terkurasi yang telah mengisi kuesioner berdasarkan enam aspek penilaian utama, yaitu: pengetahuan dasar, keuangan pribadi, keuangan usaha, teknologi dan inovasi keuangan, sikap keuangan, serta pengambilan keputusan. 

Mayoritas UMKM masih berada di tingkat literasi keuangan menengah (47%), sebagian sudah tinggi (34%), dan sisanya berada pada kategori cukup rendah (16%) hingga rendah (4%).

"Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembinaan berjenjang sesuai tingkat literasi masing-masing agar UMKM semakin siap mengelola usaha, mengakses pembiayaan, dan naik kelas," urai Tornanda.

Program Literasi Keuangan Sokong KDMP

Pemetaan literasi keuangan ini juga menjadi dukungan nyata KKP terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Melalui program ini, UMKM perikanan diharapkan semakin siap menjadi bagian dari KDMP, mengelola usaha secara transparan, mengakses pembiayaan, dan memperkuat kelembagaan koperasi desa.

 “Hal ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tornanda.

Selain pemetaan, KKP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaksanakan Webinar Cerdas Kelola Keuangan yang diikuti sekitar 1.748 peserta dari UMKM, penyuluh, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. KKP juga menggelar sosialisasi literasi keuangan kepada lebih dari 120 UMKM perikanan di Surakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, sebagai upaya memperkuat pemahaman keuangan sekaligus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran. Menurutnya pembiayaan tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.