Audit Kemenhub, BPK Lakukan Empat Pemeriksaan Strategis

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan empat pemeriksaan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada semester II-2025.

Hal tersebut meliputi Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Kerja Sama dengan Badan Usaha pada kegiatan Proving Ground, Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP Ibu Kota Negara (IKN), serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 hingga Semester I-2025 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan urgensi pemeriksaan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas negara.

“"BPK memastikan bukan hanya akuntabilitas, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara itu dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD),” katanya saat melaksanakan taklimat awal (entry meeting) atas dua Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025 pada Kemenhub, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola, mendorong efisiensi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, BPK turut mengapresiasi sejumlah capaian Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2013, menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga semester I-2025 sebesar 87,29 persen, serta mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2024 sebesar Rp12,90 triliun, meningkat 28,55 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, ujar Nyoman, Kemenhub telah mengembangkan sistem informasi kepelabuhan (Inaportnet) di 264 pelabuhan untuk menekan biaya logistik, serta menyelesaikan pembangunan 25 proyek strategis nasional pada tahun 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Kemenhub juga berkomitmen untuk kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, dengan menerapkan komunikasi yang efektif dengan Tim Pemeriksa BPK,” ujar dia.