E-Government Bisa Hemat APBN 30%, Benarkah?

JAKARTA – Penerapan e-government terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Integrasi berbagai layanan publik dalam satu sistem digital tidak hanya memangkas birokrasi dan biaya administrasi, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Tantangan utamanya terletak pada infrastruktur digital yang merata, literasi teknologi masyarakat, serta perlindungan data dan keamanan siber.

Secara analitis, keberhasilan e-government terintegrasi akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional di era ekonomi digital.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penerapan e-government terintegrasi berpotensi menghemat hingga 30 persen belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Dengan digitalisasi, pemerintah dapat bekerja lebih tepat, efisien, dan transparan. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen merencanakan strategi digitalisasi ini untuk kepentingan nasional. Karena itu, kita perlu fondasi data yang kuat serta strategi nasional yang jelas agar transformasi digital berjalan terarah,” kata Rachmat Pambudy, dalam rapat pleno perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin (8/9).

Komite Percepatan Transformasi Digital bertugas menyatukan arah kebijakan dan implementasi digitalisasi pemerintahan.

Fokus utama dari komite ini meliputi pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari Digital ID, Government Cloud, Data Exchange, dan Super-App. Komite juga berperan dalam menjamin keamanan serta kedaulatan digital, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mengawal pencapaian target Indonesia Digital Government 2045.

Agenda ini dinilai menjadi langkah awal percepatan transformasi digital yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Bappenas telah menyiapkan lima rekomendasi percepatan transformasi digital nasional. Mulai dari pembangunan hardware yang andal sebagai basis transformasi, pengembangan software termasuk super-apps lintas layanan, lalu penguatan brainware melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya adalah pengamanan dengan sistem pertahanan siber dari pusat hingga desa, serta kemandirian digital agar kapasitas merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara besar, kata Rachmat, pemerintah harus memastikan kemandirian digital dibangun dari pusat hingga daerah. Transformasi digital dianggap bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

Dalam kesempatan lain, Bappenas telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Kebijakan dan Ekosistem Pengelolaan Ekonomi Berketinggian Rendah untuk Mendukung Transformasi Digital di Indonesia dengan CT Group dari Vietnam pada Rabu (20/8).

Kepala Bappenas menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya strategis mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan kekuatan teknologi, memperkuat basis industri, kapabilitas talenta digital, dan berinvestasi pada talenta digital generasi mendatang

Kolaborasi antara kedua belah pihak tersebut mencakup perencanaan strategis, kebijakan visioner dan pengembangan ekosistem digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia, riset dan inovasi, termasuk pembentukan pusat inovasi digital antara kedua negara.

Kemudian juga pengembangan teknologi pesawat udara nirawak yang diharapkan dapat diaplikasikan untuk kebutuhan mobilitas dan logistik, pertanian, pariwisata, industri, dan kesehatan.

Kerja sama dengan perusahaan teknologi asal Vietnam ini diharapkan tak hanya akan memajukan kapabilitas teknologi, tetapi juga memperkuat ketahanan digital Asia Tenggara.

Di dalam negeri, Kementerian PPN merancang program percepatan transformasi digital di sektor prioritas melalui pemanfaatan teknologi virtual imersif, seperti Virtual Tour, Virtual Reality, Augmented Reality dan Artificial Intelligence pada Rabu (13/8). Program transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi virtual imersif bakal mencakup percepatan digitalisasi di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi di daerah, media edukasi, dan digitalisasi pemerintah.

Hal ini merupakan tindak lanjut kerja sama strategis antara Bappenas dengan PT Teknologi GoVirtual Indonesia (GoVirtual) tentang Kolaborasi Pengembangan Digitalisasi Potensi Pariwisata dan Investasi Daerah Melalui Teknologi Imersif untuk Mendukung Implementasi RPJMN 2025-2029 pada 13 Maret 2025.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan dan harus dapat dimanfaatkan untuk membangun data yang kredibel, mendukung kebijakan strategis, membuka peluang usaha, menarik investasi, serta mendukung ekonomi.

Sebagai mitra strategis dalam program kerja sama ini, GoVirtual disebut berperan menyediakan solusi inovatif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat merasakan pengalaman interaktif dalam mengeksplorasi destinasi di seluruh Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) PT Teknologi GoVirtual Indonesia Bobby Cendrawanto mengungkapkan bahwa teknologi virtual imersif telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Semarang (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bogor (Jawab Barat).

Pemanfaatan teknologi tersebut yang mencakup informasi terkait potensi dan destinasi daerah, serta institusi pendidikan dan kesehatan, dapat diakses dengan mudah, termasuk selama penerbangan di berbagai pesawat Indonesia, dan didukung resolusi high definition (HD).

“Ke depannya, teknologi virtual imersif ini juga akan diterapkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia,” ujar Bobby.

Saat ini, kedua belah pihak terkait sedang menyiapkan pilot project pemetaan sektor prioritas dengan menggunakan teknologi virtual tour. Selanjutnya, akan diselenggarakan sosialisasi program digitalisasi kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

RPJMN 2025-2029 mengamanatkan transformasi digital sebagai kunci pembangunan nasional dan pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Transformasi ini meliputi penguatan infrastruktur digital, pengembangan teknologi baru dan talenta digital, serta kolaborasi riset dan inovasi yang mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas dan strategis.