Pejabat Indonesia Perlu Mencontoh PM Jepang yang Mau Mundur

JAKARTA – Orang harus berani bertanggung jawab kalau tidak mampu. Itulah prinsip Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Dia mundur karena gagal memenangkan pemilu partainya. Dia mengumumkan pengunduran dirinya, Minggu (7/9). Hanya, dia menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

Ishiba juga menyampaikan penyesalan mendalam karena gagal memenuhi harapan sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP). Dalam konferensi pers, Ishiba mengatakan strategi pertumbuhan ekonomi pemerintahannya yang berfokus pada peningkatan upah telah mulai menunjukkan hasil. Namun, dia tetap mengambil tanggung jawab atas kekalahan besar yang dialami LDP dalam pemilu Majelis Tinggi pada 20 Juli lalu.

Ishiba menyuarakan harapan agar penerusnya dapat menjaga hubungan kuat dengan AS dan mitra utama lainnya. Menurutnya, pengunduran diri ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya “perpecahan besar” di dalam tubuh LDP. Sebelumnya, Ishiba santer diberitakan akan mengundurkan diri pada Minggu, sehari sebelum partai memutuskan apakah akan mengadakan pemilihan presiden.

Keputusan mundur itu mencuat setelah Ishiba, Sabtu malam bertemu mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi, dua tokoh yang dikenal dekat dengannya. Keduanya diyakini mendesak Ishiba agar menghindari perpecahan di tubuh Partai Demokrat Liberal (LDP).

Menurut sumber yang dekat dengannya, Ishiba yang menjabat sejak Oktober 2024 sebelumnya menyatakan kesiapannya menolak rencana pemilihan pimpinan LDP dengan mengancam membubarkan DPR dan menggelar pemilu cepat, sikap yang memicu penolakan di dalam partai LDP.

Di tengah meningkatnya desakan agar Ishiba bertanggung jawab atas kehilangan mayoritas koalisi dalam pemilu majelis tinggi pada Juli, LDP berencana mengumpulkan tanda tangan para anggotanya pada Senin untuk menentukan apakah akan mengadakan pemilihan presiden lebih awal dari jadwal 2027.

Kritik terhadap Ishiba meningkat dalam beberapa hari terakhir, bahkan dari para sekutunya, karena ia berjanji untuk tetap menjabat.