Dinas KPKP DKI Jakarta: Ketersediaan Pangan Aman, Masyarakat Diimbau Tak ‘Panic Buying’

JAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying menyusul aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

Ia menjamin stok pangan strategis di Jakarta, seperti beras, daging, dan telur dalam kondisi aman dan mencukupi hingga dua bulan ke depan.

"Masyarakat tidak perlu panic buying. Karena kami dari Pemerintah DKI menjamin bahwa ketersediaan pangan kita itu cukup untuk dua bulan kemudian. Dan stoknya juga memadai," ujar Hasudungan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).

Hasudungan menjelaskan, stok beras di Jakarta saat ini mencapai 303.297 ton, sedangkan kebutuhannya diperkirakan 156.745 ton. Begitu pula dengan daging sapi, di mana stoknya mencapai 40.418 ton dan kebutuhannya hanya 11.999 ton. Sementara itu, stok daging ayam mencapai 74.940 ton melebihi kebutuhan yang sebesar 30.176 ton.

Untuk ketersediaan telur ayam mencapai 21.478 ton, sedangkan kebutuhannya sebesar 19.525 ton. Stok cabai merah keriting 10.641 ton, lebih banyak dibandingkan kebutuhannya yang sebanyak 5.595 ton.

Kemudian, stok bawang merah 8.688 ton dan kebutuhannya sebanyak 4.677 ton. Stok bawang putih 8.728 ton melampaui kebutuhannya 3.814 ton.

"Jadi, semuanya dalam keadaan kondisi cukup," kata dia.

Terkait distribusi pangan subsidi, Hasudungan memastikan seluruh 213 gerai pelayanan KJP kini telah beroperasi normal. Dua gerai yakni di Pasar Senen dan Poncol yang sempat ditutup karena terdampak unjuk rasa kini telah kembali dibuka.

"Titik-titik pangan subsidi yang terdampak unjuk rasa ada dua yang kita tutup. Tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Jadi, ada 213 gerai untuk penukaran pangan subsidi," kata Hasudungan.

Hasudungan juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan antisipasi jika kembali terjadi unjuk rasa di Jakarta. Meskipun begitu, ia memastikan ketersediaan pangan di ibu kota masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ils/I-1