Dana Rp5 Miliar Siap Mengalir untuk Pegiat Lingkungan, Ini Syaratnya!

Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) siap menyalurkan pendanaan Rp5 miliar ke pegiat lingkungan melalui Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga.

Dalam acara peluncuran Rencana Investasi Result Based Contribution (RBC) keempat dan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga di Jakarta, Kamis (28/8), Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan terus membuka ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat untuk menjaga hutan dan mencapai FOLU Net Sink 2030.

"Kita berharap tentu semua pihak, masyarakat adat, NGO lokal, universitas, gerakan pemuda, gerakan-gerakan sosial lainnya dapat mengakses program Small Grant ini," kata Menhut Raja Antoni.

Dalam periode ketiga ini, Kemenhut melalui BPDLH akan kembali menyalurkan pendanaan senilai Rp5-6 miliar untuk para pegiat lingkungan. Pengusulan kegiatan layanan dana masyarakat untuk lingkungan periode ketiga dibuka mulai 28 Agustus hingga 1 September 2025.

Langkah pendanaan itu dilakukan, katanya, mengingat pemerintah menyadari upaya penting dilakukan banyak individu dan kelompok masyarakat di tingkat tapak untuk menjaga lingkungan dan melestarikan hutan.

Upaya-upaya tersebut berkontribusi demi mencapai kondisi penyerapan lebih besar dibandingkan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU) pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.

Pendanaan itu salah satunya bersumber dari RBC Pemerintah Norwegia untuk kinerja pengurangan emisi di sektor kehutanan yang mencapai total 216 juta dolar AS. Terbagi dalam RBC-1 56 juta dolar AS, RBC-2 dan 3 mencapai 100 juta dolar AS dan 60 juta dolar AS untuk RBC-4.

Sejak diluncurkan Agustus 2024, layanan dana masyarakat untuk lingkungan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pegiat lingkungan sebanyak dua periode. Total pendanaan yang disalurkan lebih dari Rp12 miliar

Total penerima layanan sebanyak 383 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari individu, kelompok tani hutan, penerima Kalpataru, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan mandiri, dan para pegiat lingkungan lainnya.

"Intinya adalah bagaimana program ini dapat memastikan bahwa hutan kita tetap lestari tentu pembangunan tidak boleh berhenti dan kesejahteraan masyarakat itu pasti," demikian Raja Juli Antoni.