Pemkot: Pihak Swasta di Makassar agar Mendukung Program Persampahan hingga UMKM

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan meminta agar pihak swasta mendukung program pemerintah baik dalam penataan kota, masalah persampahan hingga kolaborasi dalam penyediaan ruang khusus UMKM di dalam mal.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Makassar, Selasa (26/8), menekankan empat poin penting yang harus menjadi perhatian para  pengelola mal dalam menjalankan rencana pengembangan.

"Semua perizinan harus jelas dan masuk di satu pintu agar transparan. Kami ingin memastikan tidak ada yang bertemu pihak yang salah, sehingga jalannya pembangunan lebih tertib,” ujarnya usai menerima kunjungan pengelola Mal Panakkukang dan Myko Hotel.

Munafri mengingatkan agar seluruh proses perizinan dilakukan secara terbuka melalui sistem satu pintu di Pemkot Makassar.

Wali Kota ingin memastikan proses perizinan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus diinformasikan kepada Pemkot.

Menurut Munafri, pemerintah kota harus mengetahui secara detail rencana pengembangan agar tidak terjadi pembangunan tanpa koordinasi.

Selanjutnya pengelola mal berkolaborasi mendukung program pemerintah kota, seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan ruang khusus UMKM di dalam mal.

Ia menyebutkan, Pemkot kedepannya akan membuat skema penjemputan sampah organik ke hotel-hotel dan mal untuk kemudian di urai oleh Maggot.

Ia juga mencontohkan penyediaan pojok UMKM di dalam mal sebagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan.

“Kami ingin pusat perbelanjaan bukan hanya ruang komersial, tetapi juga ikut mendukung pengelolaan sampah, memberi ruang UMKM, dan program sosial lain agar bisa tumbuh bersama,” tambahnya.

Munafri juga menekankan pentingnya penataan tata ruang agar persaingan usaha berjalan sehat. Ia menyoroti pentingnya penyediaan gedung parkir di kawasan padat aktivitas

“Saya punya cita-cita agar setiap kawasan ramai aktivitas punya gedung parkir. Kalau fasilitasnya tersedia, kita bisa larang parkir di pinggir jalan. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar dan pengunjung lebih nyaman,” terang Munafri.

Menurutnya, banyak titik macet di Makassar yang dipicu oleh kendaraan parkir sembarangan dan pengemudi transportasi daring yang menunggu di pinggir jalan.

Dengan hadirnya gedung parkir, Pemkot dapat menata lalu lintas lebih baik, meningkatkan kenyamanan masyarakat dan estetika kota tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.

“Kebanyakan yang menunggu itu ojek online. Kalau kita larang parkir di pinggir jalan, tapi tidak beri fasilitas, tentu tidak adil. Maka gedung parkir ini jadi solusi. Mereka bisa menunggu di dalam gedung parkir, bukan di jalanan," katanya.