Pembangunan Sekolah Rakyat di NTB Sudah di Jalur yang Benar

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh proses pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah rakyat di wilayah itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berada di jalur yang benar.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi,  di Mataram, Senin (25/8), mengatakan percepatan pembangunan sarpras Sekolah Rakyat ini sesuai arahan pemerintah pusat dan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

"Seiring dengan proses rekrutmen yang sedang berjalan, bahkan di beberapa tempat sudah 'offered'. Kita berharap program dan pembangunan sekolah rakyat ini 'on the track' di NTB," ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sudah meminta agar pembangunan SR di sejumlah daerahnya dipercepat. Khususnya, kaitan dengan infrastruktur atau sarpras. Bahkan, gubernur juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya dibangun SR.

"Memang dalam prosesnya ada beberapa tempat butuh perhatian dari pada pembangunan infrastrukturnya. Karena kalau infrastruktur belum siap maka proses belajar-nya juga tidak bisa," kata Yusron Hadi.

Yusron menyebutkan Sekolah Rakyat yang dipercepat pembangunannya. Di antaranya BLK Lenek di Kabupaten Lombok Timur.

"Di BLK Lenek ini kita lakukan percepatan dan kita sudah meminta pemerintah pusat ikut membantu," katanya.

Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih mengatakan, untuk tahap pertama ada empat Sekolah Rakyat beroperasi di NTB. Empat SR itu, antara lain di Sentra Paramitha di Kabupaten Lombok Barat.

"Sekarang sudah masuk untuk tingkat SMP sebanyak 100 orang siswa," ujarnya.

Selanjutnya, di Eks Akper Lombok Timur dengan jumlah siswa 125 orang untuk tingkat SMA.

Kemudian di SKB Gunung Sari Lombok Barat untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan BLK Lenek di Kabupaten Lombok Timur untuk tingkat SD.

"Jadi ini untuk tahun ini ada empat, SD ada dua, SMA ada satu dan SMP ada satu," ujarnya.

Namun demikian, menurut Nunung, mereka itu hanya satu tahun di tempat itu, karena nanti mereka dipindahkan setelah bangunan gedung sekolah mereka jadi.

Selain empat lokasi SR tersebut, kata Nunung, juga akan ada yang dibangun di Pandai Kabupaten Bima dan Gumantar Kabupaten Lombok Utara.
"Khusus di Bima ini sudah di survei dan disetujui (approve) oleh Kemensos. Termasuk, Gumantar. Ada juga lagi di Lombok Barat dan Sumbawa cuman belum ada jawaban," katanya.

Kemudian untuk Provinsi NTB sendiri yang belum ada itu di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk, di Kota Mataram.

"Alasannya, lahan yang belum ada, karena syaratnya itu harus menyediakan lahan lima hektare," kata Nunung.