SPHP Jadi Plester Sementara, Luka Tata Niaga Beras Tak Kunjung Sembuh

JAKARTA – Pemerintah terus menggelontorkan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,3 juta ton sejak Juli hingga akhir tahun ini. Meskipun pasokan beras SPHP terus digelontorkan, harga beras medium maupun premium tak kunjung surut.

Kebijakan SPHP itu dikhawatirkan hanya menjadi solusi sementara dan tak menyelesaikan permasalahan struktural dalam tata niaga pangan nasional. Jika pemerintah tak berani membongkar akar persoalan distribusi dan mafia pangan, target SPHP itu hanya akan menjadi angka besar tanpa daya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan pendistribusian 1,3 juta ton beras SPHP adalah bagian dari proses bagaimana Presiden Prabowo Subianto membenahi sistem dari hulu sampai hilir. “Intinya bagaimana beras ada tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan," kata Prita saat menjumpai sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Rabu (20/8).

Dia menyatakan pemerintah selalu berupaya merapikan sistem distribusi beras, seperti penggunaan aplikasi SPHP bagi pedagang untuk mendapatkan jatah beras CBP. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar jangan sampai ada yang mengganggu distribusi beras yang dapat berdampak pada kelangkaan.

“Ada yang nakal-nakal pasti akan dibereskan. Aplikasi SPHP ini juga bagian untuk memudahkan pengawasan,” katanya.

Lebih lanjut, dia meyakinkan selama ini tidak ada kelangkaan beras. Apabila terjadi gejolak harga di pasar, itu lebih dikarenakan pengaruh perapian sistem, termasuk mekanisme suplai beras SPHP yang diusahakan sepenuhnya menggunakan aplikasi.

Seperti diketahui, hingga Selasa (19/8), realisasi penyaluran harian SPHP secara nasional lebih dari 6.000 ton. Sejak awal pendistribusian Juli 2025, beras SPHP telah tersalurkan 45 ribu ton di seluruh Indonesia.

Belum Efektif

Meskipun pemerintah gencar mendistribusikan SPHP, harga beras medium dan premium masih tetap tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per pekan kedua Agustus 2025, harga rerata nasional beras medium di zona 1 masing-masing 14.012 rupiah per kilogram (kg) atau naik 1,15 persen dibandingkan Juli lalu, sementara jenis premium mencapai 15.435 rupiah per kg atau meningkat 0,82 persen dan bulan sebelumnya.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov melihat, dalam dua bulan terakhir, harga beras medium terus naik hingga di kisaran 16.500 - 18.000 rupiah per kg. Menurutnya, kenaikan ini menunjukkan, intervensi kebijakan harga belum efektif menciptakan stabilisasi.

Karenanya, pemerintah dinilai perlu segera menetapkan HET baru untuk beras premium dan medium agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama kelas menengah yang tidak mendapat subsidi beras, tetapi terdampak daya belinya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari. "Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.