Resmi Diluncurkan, Gisco Percepat Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon

JAKARTA - Kementerian Perindustrian meluncurkan Green Industry Service Company (Gisco), sebuah platform yang bertujuan untuk mempercepat transisi negara menuju ekonomi rendah karbon dengan mendukung adopsi teknologi hijau dan menyelaraskan dengan standar global.

"Gisco akan menjadi jembatan kolaborasi antara industri, penyedia teknologi hijau, lembaga keuangan, dan pasar karbon," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita USAI menghadiri KTT Industri Hijau Indonesia (AIGIS) Tahunan ke-2 2025 di Jakarta, Rabu (20/8). 

Ia mengatakan, Gisco bukan sekadar pusat layanan, tetapi penggerak utama ekosistem industri hijau nasional.

Inisiatif ini menawarkan layanan terpadu termasuk bantuan teknis, penilaian efisiensi sumber daya, perhitungan jejak emisi, perencanaan transisi hijau, dan akses ke pembiayaan hijau.
 
Kemenperi berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) di sektor industri pada tahun 2050, 10 tahun lebih cepat dari target, dengan mengupayakan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan penerapan teknologi rendah karbon, ujarnya.

Karena itu, pelaku industri disarankan untuk melihat dekarbonisasi sebagai peluang investasi, bukan beban.

“Transformasi menuju industri hijau merupakan jalan panjang yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi,” kata Kartasasmita.

Dengan mengupayakan efisiensi energi, memanfaatkan energi terbarukan, menggunakan pemanfaatan penangkapan karbon (CCU), dan mempromosikan ekonomi sirkular, Indonesia berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan daya saing dalam skala global, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan dan Standardisasi Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, transisi tersebut memerlukan integrasi teknologi bersih, efisiensi energi dan air, serta praktik sirkular ke dalam satu ekosistem industri hijau yang terpadu.

“Ekosistem ini tidak hanya akan memperkuat daya saing global tetapi juga membuka peluang investasi dan inovasi berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Untuk mendukung pergeseran ini, Kemenperin sedang mengembangkan beberapa kebijakan, termasuk standar industri hijau yang diperbarui untuk sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini akan menekankan efisiensi energi, penggunaan material daur ulang, dan batas intensitas emisi per unit produk.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan integrasi sistem MRV (Monitoring, Reporting, Verification) digital dan pengembangan sistem perdagangan emisi (Emission Trading System/ETS) bagi sektor industri, agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari pengurangan emisinya.

Gisco, tambahnya, akan berfungsi sebagai pusat keuangan hijau, membantu perusahaan mengakses pendanaan dari sumber domestik dan internasional.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mencapai target nol emisi bersih tahun 2050, tetapi juga untuk memposisikan industri hijau sebagai sumber baru daya saing global Indonesia, ujarnya.