Biosekuriti Bentuk Pertahanan Baru Lindungi Negara

Menkes menilai biosekuriti sebagai bagian dari system pertahanan nasional karena ancaman kesehatan seperti pandemi, penyakit tidak menular hingga bencana alam bisa lebih berbahaya dibandingkan perang dengan senjata.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, biosekuriti harus dipandang sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional, karena ancaman kesehatan seperti dari pandemi, penyakit tidak menular, hingga bencana alam dinilai jauh lebih berbahaya dibandingkan perang bersenjata.

“Masalah kesehatan itu merupakan ancaman yang sangat besar bagi keamanan bangsa,” kata Budi bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Marshall Area Yonif TP 843 Patriot Yudha Vikasa, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (20/8).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dia menjelaskan, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesehatan tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian Kesehatan. Dalam kurun waktu 18 bulan, vaksinasi nasional untuk 270 juta rakyat hanya dapat berhasil karena dukungan lintas sektor, katanya, termasuk TNI. 

“Januari (2021) mulai vaksinasi Covid-19, tiga bulan tidak naik-naik angkanya (cakupan vaksinasi). Akhirnya saya minta ke Presiden bahwa sosialisasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh lintas sektor,” ujarnya. 

Budi pun menyinggung sejarah untuk menggambarkan skala ancaman kesehatan. Menurutnya, jumlah tentara yang gugur karena peluru lebih sedikit dibandingkan yang meninggal akibat penyakit.“Perang Dunia II menewaskan puluhan juta manusia. Ada nggak yang lebih besar dari itu? Ada, yaitu perang dengan patogen,” jelas dia. 

Menurutnya, paradigma perang modern kini tidak hanya sebatas fisik atau militer, tetapi juga perang ekonomi, informasi, kesehatan, dan biosekuriti. Karena itu, katanya, kolaborasi dengan TNI dinilai penting untuk membangun pertahanan kesehatan nasional. “Kalau boleh saya dilibatkan untuk membangun pertahanan kesehatan ini. Programnya bagaimana membangun konsep ketahanan dari sisi biosecurity baik militeristik maupun non-militeristik,” kata Budi.

Menurutnya, Indonesia termasuk negara rawan bencana alam seperti banjir, gempa, dan longsor. Dalam kondisi darurat, TNI adalah institusi yang paling cepat merespons. Saat ini, pihaknya bersama TNI telah membentuk Emergency Medical Team (EMT) untuk menghadapi bencana maupun ancaman non-militer seperti pandemi.

Dia menilai, membangun ketahanan kesehatan membutuhkan kerja sama erat lintas pusat dan daerah. Ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan: keamanan terhadap pandemi, keamanan terhadap bencana alam, dan keamanan teritorial untuk melindungi soft power bangsa.

Kompi Kesehatan

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengungkapkan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) memiliki kompi kesehatan yang dapat melindungi masyarakat dari serangan wabah penyakit.

Menurut Frega, kekinian ragam ancaman non-militer dapat menimbulkan banyak korban jiwa, salah satunya seperti Covid-19 yang sebelumnya sempat mewabah di Indonesia beberapa tahun lalu.

Dengan hadirnya kompi kesehatan dalam struktur BTP, diharapkan penanganan wabah penyakit di seluruh wilayah dapat dilakukan dengan cepat. “Kehadiran kompi kesehatan di dalam Yonif TP diharapkan dapat menjadi stimulan perlindungan diri serta memperkuat peran Kementerian Kesehatan dalam menangani krisis kesehatan berskala besar,” kata Frega.

“Dari sisi pendanaan, Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor pertahanan, khususnya pembentukan 500 batalyon,” kata Frega.

Frega menjelaskan, program ini mendapat dukungan penuh karena setiap BTP dapat berguna untuk membangun pertahanan daerah serta kekuatan pangan di wilayah. Dengan adanya BTP, diharapkan setiap daerah memiliki kemandirian pangan yang kuat sehingga perputaran ekonomi di bidang pertanian semakin menguat.

Untuk diketahui pemerintah menargetkan membangun 100 BTP dalam satu tahun. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan menargetkan membangun 500 BTP di seluruh wilayah Indonesia. Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

Adapun Sri Mulyani menilai keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI. Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal. “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran. Ant/S-2