Pemerintah Pusat Turun Tangan, Satgas KDMP Jadi Benteng Lawan Penyimpangan

LAMONGAN – Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ingin pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hanya berhenti di atas kertas.

Untuk itu, dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota yang diberi mandat mempercepat proses operasionalisasi koperasi tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah dalam memastikan KDMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek seremonial.

Sugeng mengingatkan, tanpa pengawasan dan percepatan di level daerah, agenda besar membangun puluhan ribu koperasi desa hingga November 2025 berisiko meleset dari target.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan satgas juga diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan dan memastikan koperasi desa tidak jatuh menjadi “kendaraan politik” atau sekadar papan nama tanpa aktivitas produktif.

Dengan kata lain, pemerintah ingin menguji konsistensi dan keseriusan daerah dalam menjadikan KDMP sebagai instrumen nyata pemerataan ekonomi rakyat.

“Agustus ini sekitar 15 ribu koperasi akan dipercepat operasionalnya, Lamongan kebagian 474 KDMP. Nanti kami lihat progresnya dan diupayakan bisa diakselerasi,” ujarnya saat kunjungan kerja di Lamongan, Jawa Timur, Rabu (20/8).

Sugeng menjelaskan satgas tersebut berperan memastikan kesiapan teknis sekaligus mengawal percepatan operasional koperasi desa agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.

Dalam kunjungan itu, ia juga meninjau langsung KDMP di Desa Kramat, Kecamatan Lamongan, yang mengelola usaha toko pertanian. Menurutnya, langkah awal tersebut merupakan wujud nyata implementasi koperasi desa di tingkat lokal.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan seluruh KDMP di wilayahnya telah siap beroperasi, meski sebagian besar masih menunggu arahan dari Pusat.

“Khusus untuk KDMP, kita alhamdulillah sudah 100 persen. Tapi yang sudah operasional masih sebagian, karena koperasi ini relatif baru sehingga masih saling menunggu,” katanya.

Ia menegaskan Pemkab Lamongan mendukung penuh program KDMP tersebut karena sejalan dengan agenda daerah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Etik Sulistiani, menyebut sejumlah kendala masih dihadapi dalam operasional KDMP seperti keterbatasan modal, minimnya tenaga pendamping, dan belum adanya petunjuk teknis kerja sama usaha.

Meski begitu, lanjut dia, beberapa koperasi telah mulai berjalan dengan berbagai usaha, di antaranya toko pertanian, toko olahraga, hingga jasa sewa alat pertanian.