“Zero Deficit” APBN Menandai Berakhirnya Pola Keuangan Neoliberal

JAKARTA - Harapan Presiden Prabowo Subianto agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027 atau 2028 mendatang sudah tidak defisit lagi atau Zero Deficit, dinilai sebagai tonggak sejarah yang menandai berakhirnya pola keuangan Neoliberal di Indonesia. 

Perubahan mendasar dari pola defisit anggaran menuju surplus menurut pengamat ekonomi Salamuddin Daeng sebagai “sejarah baru” dalam tata kelola fiskal nasional.

Menurut Salamuddin, sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo melakukan pemotongan anggaran signifikan yang nilainya mencapai sekitar 1.080 triliun rupiah atau sepertiga dari total APBN.

“Kebijakan ini mengubah struktur fiskal. APBN yang biasanya defisit 2,5-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara 600 triliun rupiah, justru berbalik menjadi surplus sekitar 460 triliun rupiah,” kata Salamuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Senin (18/8).

Perubahan tersebut jelasnya membuat logika fiskal terbalik dan mengguncang sistem keuangan karena ekonomi yang selama ini kekurangan likuiditas justru kini menghadapi kelebihan uang.

Salamuddin menjelaskan, sebelumnya Pemerintah banyak bergantung pada utang melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk menutup defisit. Posisi SUN yang mencapai 2.500-3.000 triliun rupiah bahkan tiga kali lipat lebih besar dibanding jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat.

“Karena bunga SUN lebih tinggi daripada deposito, dana perbankan lebih memilih masuk ke SUN daripada ke sektor riil. Itu yang membuat uang tersedot ke atas,” katanya.

Dengan pola anggaran surplus, negara tidak lagi memerlukan utang dalam jumlah besar. Konsekuensinya, dana perbankan yang sebelumnya terserap ke SUN kini mengendap di rekening-rekening besar.

“Di titik inilah, kebijakan Prabowo mendorong transparansi sektor keuangan,” kata Salamuddin.

Kondisi tersebut sebagai upaya Presiden Prabowo membersihkan sistem keuangan sekaligus memaksa perbankan membuka praktik yang tidak sehat. “Selamat kepada Presiden Prabowo sebagai komando operasi khusus yang mampu menutup kebocoran dan mengakhiri pola lama keuangan neoliberal,” katanya.

Presiden saat menyampaikan pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jakarta, Jumat pekan lalu mengharapkan APBN Tidak defisit sama sekali pada 2027 atau 2028 mendatang.

“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

Menanggapi harapan Presiden itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mencoba menghitung peluang target penyempitan defisit APBN menjadi nol persen pada 2027-2028 dari 2,48 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2026.

Menkeu mengatakan, perhitungan itu dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi fiskal negara.

Belum Merata

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, untuk mengatasi defisit APBN Pemerintah perlu lebih sungguh-sungguh menjalankan program efesiensi yang telah dicetuskan.

“Efisiensi yang telah dicetuskan Presiden Prabowo sebetulnya bisa salah satu penawar defisit anggaran. Hanya saja kalau kita lihat upaya yang dilakukan belum berjalan rata dan sungguh-sungguh. Masih banyak acara-acara seremonial yang makan biaya dan jika dikurangi atau ditiadakan tidak mempengaruhi esensi program terkait,” kata Dian.

Acara-acara seperti itu hampir setiap hari berjalan di setiap level dan bidang pemerintahan pusat hingga daerah. “Jika ini bisa dipangkas, dan berbagai kegiatan lain yang tidak efisien, tentu akan menghasilkan penghematan besar,” tutup Anita.