Penyimpangan dan Manipulasi Picu Anomali Harga Pangan dan Minyak di Indonesia

JAKARTA - Distorsi dalam sistem ekonomi nasional seperti penyimpangan dan manipulasi oleh oknum kelompok-kelompok yang serakah dinilai menjadi penyebab kerap terjadinya fenomena yang anomali. 

Presiden Prabowo Subianto, dalam sidang tahunan DPR/MPR, di Jakarta, Jumat (15/8) pekan lalu menyatakan fenomena seperti manipulasi kerap terjadi karena keserakahan aktor ekonomi atau yang dia sebut “Serakahnomics”.

Presiden mengaku sangat heran dengan fenomena anomali seperti kelangkaan minyak goreng yang sempat melanda Indonesia beberapa waktu lalu, padahal tercatat sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar dunia.

“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics,” kata Prabowo.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia tegas Presiden tidak seharusnya mengalami kelangkaan berbulan-bulan. Kepala Negara dalam pidatonya juga menyoroti harga pangan yang masih tinggi meskipun negara telah memberi subsidi pupuk, alat pertanian, hingga pembangunan waduk.

“Keanehan-keanehan ini terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, ada penyimpangan. Padahal UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” kata Presiden.

Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam yang diminya pendapatnya mengatakan, meskipun kelangkaan minyak goreng disebabkan beberapa faktor yang berkaitan, namun masalah distribusi dan dugaan praktik kartel sebagai penyebab yang lebih dominan, sehingga patut menjadi perhatian.

“Faktor-faktor seperti kenaikan harga CPO memang membuat produsen lebih tertarik menjual komoditas mereka ke luar negeri, atau kebijakan B30 yang membuat sebagian produksi minyak nabati dialihkan untuk biodiesel. Namun saya kira problem klasik yang sering terjadi dalam instabilitas harga tetap pada persoalan distribusi dan logistik,” kata Surokim.

Sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam distribusi secara merata dan tepat waktu, diakui memang bisa sebagai penyebab kelangkaan di beberapa daerah. Kendati demikian, patut dicermati pula dugaan adanya praktik kartel, spekulan, dan aksi penimbunan yang memperuh harga. “Aparat harus menindaklanjuti kemungkinan-kemungkinan ini,” katanya.

Tata Kelola Timpang

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Lalu Ahmad Laduni, menilai kelangkaan minyak goreng terjadi karena tata kelola yang timpang.

“Ada dominasi segelintir perusahaan besar yang menguasai industri sawit dari hulu sampai hilir. Saat harga CPO di pasar global melonjak, mereka lebih memilih ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik,” kata Laduni di Jakarta, Senin (18/8).

Selain itu, kata Laduni, distribusi minyak goreng dalam negeri seringkali diganggu oleh praktik spekulan. “Ada pihak yang menahan barang untuk menunggu harga naik. Akibatnya masyarakat dikorbankan oleh permainan pasar,” katanya.

Laduni juga menyoroti kontradiksi kebijakan subsidi pemerintah. “Negara sudah mengucurkan subsidi untuk pupuk, alat pertanian, bahkan pembangunan infrastruktur pertanian. Tapi nyatanya harga pangan tetap tinggi dan tidak terjangkau. Artinya ada yang salah dalam rantai distribusi, keuntungan tidak jatuh ke tangan petani atau konsumen, melainkan terpusat di kelompok konglomerat,” tegasnya.