Bupati Lebak Optimistis Sekolah Rakyat Bisa Putus Rantai Kemiskinan

Lebak -- Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya optimistis Sekolah Rakyat dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui peserta didik yang memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul, berketrampilan secara mandiri dan berkarakter.

"Kita meyakini dengan SDM unggul dan mandiri mampu memutus mata rantai kemiskinan," kata Hasbi dalam keterangan di Lebak, Senin.

Pendirian Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diresmikan oleh Menteri Sosial Saefullah Yusuf pada 1 Agustus 2025 bertempat di Gedung BPMP Rangkasbitung.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah warga Lebak masih menyandang kemiskinan tercatat 111.000 jiwa dan 5.691 Kepala Keluarga (KK) diantaranya masuk kategori miskin desil 1 atau miskin ekstrem.

Karena itu, pendidikan Sekolah Rakyat dengan sistem sekolah berasrama dan mereka penuh melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama 24 jam juga mendapatkan makan tiga kali  sehari serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Kurikulum yang diterapkan, selain akademik juga ekstrakurikuler ketrampilan dan karakter, serta agama.

"Pendidikan Sekolah Rakyat itu benar-benar membentuk SDM unggul, berkarakter dan mandiri, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan," katanya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Pangarangan.

Kehadiran Sekolah Rakyat itu untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan miskin yang masuk desil 1 dan 2.

"Kami menargetkan tahun 2026 pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Chandra Lustianta Budiharja mengatakan setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), maka dimulai program pelaksanaan KBM.

Jumlah siswa 100 orang dan guru 18 orang relatif aman dan tidak ada yang mengundurkan diri. "Kami sudah siap melaksanakan KBM, baik guru maupun siswa," katanya.