Tiga Kementerian Bersinergi, Perkuat Literasi untuk Penyandang Disabilitas

Jakarta - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikdasmen bersinergi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Komisi Nasional Disabilitas (KND) guna memperkuat literasi serta aksesibilitas bahasa bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas.

Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin menyampaikan empat program prioritas Badan Bahasa, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia, peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan, pelestarian bahasa daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia.

“Tentu, makna Pendidikan Bermutu untuk Semua merujuk pada semua anak-anak termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dan perhatian khusus. Badan Bahasa memiliki program penyediaan buku-buku pendukung literasi, baik cetak, digital, atau buku cerita braille. Tahun ini kami sedang menyusun 100 judul buku audio dan video yang bisa diakses semua kalangan,” kata Hafidz di Jakarta pada Rabu (13/8).

Ia menyebutkan keempat program prioritas tersebut merupakan langkah strategis yang selaras dengan kebijakan Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Lebih lanjut, pihaknya juga membuka peluang kolaborasi dengan Kemenko PMK untuk menghadirkan buku cerita braille, audio, dan video yang ramah disabilitas.

Harapannya, literasi dapat diakses semua kalangan, termasuk teman tuli dan tunanetra.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menjelaskan, pihaknya mengusung konsep semua setara dalam pembangunan.

Konsep ini, lanjutnya, memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan dan memperoleh akses yang setara.

Salah satu fokus utama adalah penguatan peran bahasa isyarat sebagai bagian dari bahasa Indonesia, melalui penyelarasan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam kegiatan nasional.

Ia menyebutkan sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025, target capaian pada 2029 adalah 71%, dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat merasakan manfaat pembangunan.

Untuk itu, lanjytnya, terdapat dua kegiatan prioritas yang akan dikawal, yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan.

“Kami ingin memastikan setiap orang, termasuk teman-teman disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan, mendapatkan layanan setara, dan memiliki akses penuh terhadap pendidikan dan literasi,” kata Woro.

Menurutnya, perlu ada penyelarasan antara SIBI dan BISINDO, sekaligus mengembangkan kosakata bahasa isyarat sebagaimana kosakata bahasa Indonesia yang terus bertambah.

Menanggapi pernyataan tersebut, Komisioner KND Rachmita Harahap menekankan pentingnya standardisasi dan penyebaran buku pegangan BISINDO di sekolah luar biasa.