Atasi Pengangguran, DPRD Kalsel Dorong Disnakertrans Fokus pada Pelatihan Berbasis Industri

Banjarmasin - Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel membahas berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono di Banjarmasin, Senin (11/8), membahas program kerja Disnakertrans Kalsel pada 2026, sekaligus mencari solusi agar tingkat pengangguran dapat berkurang signifikan.

“Kami mendorong inovasi penyelenggaraan pelatihan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman,” kata dia.

Ia juga menyarankan Pemprov Kalsel untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) minimal 2,5 persen dari anggaran perusahaan bagi pembiayaan pelatihan berbasis keterampilan baru, termasuk bidang digital.

Selain itu, Bambang menyoroti penting perlindungan pekerja lepas melalui fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dengan usulan alokasi anggaran sekitar Rp16.000 per pekerja, serta kepastian hukum kepemilikan lahan bagi peserta transmigrasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan agar program Disnakertrans Kalsel selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.

"Kami berharap pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Semua harus sejalan dengan RPJMD," tuturnya.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap program kerja Disnakertrans Kalsel pada 2026 mampu menghasilkan terobosan yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat di Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari.

Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti mengatakan jumlah pengangguran saat ini mencapai 88.000 orang tersebar pada 13 kota/kabupaten dengan angka populasi lebih dari empat juta jiwa per 2025.

"Sementara kapasitas pelatihan kerja yang bisa kami laksanakan hanya sekitar 386 kegiatan," ungkap Irfan.

Menurut Irfan, faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran tinggi, antara lain pelatihan kerja yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, keterbatasan lowongan kerja, serta akses pelatihan yang masih terkendala biaya, lokasi, dan waktu.