Tarif Resiprokal Jadi Kunci, Dunia Usaha Waspada Skenario Terburuk

JAKARTA – Dunia usaha tengah memasang kuda-kuda untuk memperluas target pasar, sembari menahan napas menunggu hasil negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal.

Kesepakatan ini berpotensi membuka pintu lebar bagi produk Indonesia menembus pasar AS dengan beban tarif lebih ringan—atau sebaliknya, menambah beban biaya jika diplomasi gagal.

Bagi pelaku usaha, hasil negosiasi ini bukan sekadar soal angka tarif, tapi juga penentu arah ekspansi, strategi produksi, dan daya saing di panggung global.

Satu kesepakatan strategis bisa menghidupkan mesin ekspor, tapi satu pasal yang keliru bisa menjadi batu sandungan bagi sektor industri yang baru saja bangkit pasca pandemi.

Sementara itu, pelaku pasar global tidak menunggu. Negara pesaing bisa saja memanfaatkan jeda negosiasi ini untuk mengamankan pangsa pasar mereka.

Artinya, ketepatan strategi pemerintah dalam diplomasi dagang akan menentukan apakah dunia usaha Indonesia melaju sebagai pemain utama atau tersisih di tikungan persaingan internasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/8), mengatakan dunia usaha pada prinsipnya mau tidak mau harus bersiap menghadapi berbagai skenario, termasuk jika tarif resiprokal yang berlaku saat ini sebesar 19 persen tidak berubah.

“Namun, kami menilai bahwa negosiasi lanjutan yang sedang dilakukan pemerintah masih menjadi ruang yang sangat penting untuk memperjuangkan penurunan tarif atau bahkan pengecualian untuk komoditas tertentu, terutama yang tidak diproduksi di Amerika Serikat, seperti kopi, mineral kritis, karet, dan produk-produk strategis lainnya,” ujarnya.

Dalam menghadapi tekanan tarif yang tinggi, kata Shinta, pelaku usaha makin cermat memperluas penetrasi ke pasar non-tradisional, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.

Negara-negara itu dikatakan sebagai wilayah yang selama ini belum tergarap optimal, namun memiliki potensi permintaan yang terus tumbuh.

Kawasan tradisional di negara anggota ASEAN dan Uni Eropa juga menjadi sasaran pelaku dunia usaha.

“Meskipun sebagai catatan, penetrasi pasar baru ini juga tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat,” ujar Shinta pula.

Di sisi lain, pengusaha juga berupaya memperkuat daya saing rantai pasok, termasuk melalui konsolidasi pasokan bahan baku, optimalisasi kapasitas produksi, dan digitalisasi logistik, agar produk Indonesia tetap kompetitif meskipun berada dalam tekanan eksternal yang besar.

Dia menyebut pihaknya dan asosiasi sektoral bersama pemerintah sudah melakukan pemetaan awal berbasis data HS Code dan kontribusi sektor terhadap ekspor ke AS.

Sejumlah sektor padat karya berbasis ekspor menjadi yang paling rentan, termasuk tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, dan barang kulit karena ketergantungan pasarnya tinggi pada AS dan serapan tenaga kerjanya besar.

Selain risiko langsung berupa penurunan daya saing harga, Apindo juga mengantisipasi potensi spillover seperti pergeseran permintaan ke kompetitor regional, masuknya barang murah dari luar, dan tekanan terhadap margin usaha di tengah biaya produksi yang sudah tinggi.

Shinta menekankan pengusaha tidak bisa bekerja sendiri untuk bertahan dan tumbuh.

“Pemerintah perlu segera menurunkan biaya logistik, mempercepat reformasi perizinan dan regulasi, serta menciptakan insentif fiskal dan non-fiskal yang menopang daya tahan industri, khususnya sektor padat karya,” katanya lagi.