Ekosistem Pangan Tak Akan Kuat Jika Pemerintah dan Swasta Jalan Sendiri-sendiri

JAKARTA - Kedaulatan pangan bukanlah proyek ego sektoral sehingga menuntut sinergi total antara pemerintah dan dunia usaha—dari kebijakan hulu hingga distribusi hilir. 

Tanpa kerja sama, petani akan terus terjebak dalam harga anjlok, industri terhambat pasokan, dan rakyat bergantung pada pangan impor. 

Pemerintah yang lamban mengambil keputusan sama berbahayanya dengan dunia usaha yang hanya mengejar keuntungan sesaat. 

Bila keduanya tidak bersatu membangun ekosistem pangan yang tangguh, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai krisis pangan mengetuk pintu

“Konsep Indonesia Incorporated sangat relevan untuk sektor pangan. Dengan menggabungkan kekuatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat membangun rantai pasok pangan yang efisien, adil, dan tangguh dari hulu hingga hilir,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/8).

Dia mengatakan, konsep Indonesia Incorporated, yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto merupakan bersatunya kekuatan pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Presiden pun, lanjutnya, menekankan peran strategis pelaku usaha menengah dan besar dalam membantu usaha kecil, mikro, serta masyarakat tertinggal.

Lebih lanjut, Arief menambahkan, keberhasilan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memerlukan dukungan nyata sektor swasta, mulai dari investasi, inovasi teknologi, hingga pendampingan bagi pelaku usaha kecil di sektor pangan.

“Kami mendorong agar dunia usaha menjadi mitra aktif dalam penguatan produksi pangan lokal, pengolahan, hingga distribusi. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pangan bergizi dan berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Arief, yang juga Ketua Badan Pangan KADIN Indonesia itu.

Selain itu, Arief menyampaikan bahwa Bapanas juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan KADIN Indonesia dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa KADIN siap menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk Bapanas, dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Pesan Bapak Presiden sangat menggugah kami untuk semakin aktif membantu yang kecil dan tertinggal. KADIN melihat sektor pangan sebagai salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Anindya.

“Kami siap bersinergi dengan Bapanas dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional, mengembangkan inovasi, dan mendorong hilirisasi produk pangan lokal,” imbuhnya.