Praktik 'Greenwashing' Marak di RI

JAKARTA - Pemerintah harus memperketat pengawasan praktik ramah lingkungan yang dijalankan industri atau perusahaan perusahaan di dalam negeri. Pasalnya, dari laporan Center of Economic and Law Studies (Celios), banyak perusahaan yang melakukan greenwashing.

Greenwashing merupakan praktik di mana perusahaan menyesatkan konsumen dengan mengklaim produk atau layanannya ramah lingkungan, padahal sebenarnya tidak.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, sejak diperkenalkan pada 2013, Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok telah menjadi salah satu inisiatif pembangunan terbesar di dunia, melibatkan lebih dari 140 negara. Melalui Green Silk Road, BRI dipromosikan sebagai kerja sama yang hiijau, terbuka, dan bersih, mendukung pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan perlindungan lingkungan global.

Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan bauksit telah menjadi daya tarik tersendiri dan bertransformasi menjadi mitra kunci BRI di Asia Tenggara. Investasi besar mengalir ke proses pengolahan nikel, kawasan industri smelter, infrastruktur, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang secara resmi diklaim mendukung transisi energi bersih dan target iklim nasional.

"Ironisnya, di lapangan, kesenjangan antara narasi hijau dan realitas sangat tajam, deforestasi, pencemaran air, emisi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara, hingga dampak sosial bagi komunitas lokal yang terus berlanjut," ucap Bhima di Jakarta, Kamis (7/8).

Namun, lanjut Bhima, hal ini kerap tertutup oleh narasi pembangunan hijau yang digaungkan sejumlah pihak atau kurangnya transparansi dari perusahaan. Kasus di Morowali, Konawe, dan Halmahera menjadi bukti nyata bagaimana branding hijau sering menutupi kerusakan ekologis dan risiko sosial-ekonomi yang serius.

Bhima mengungkapkan Tiongkok adalah salah satu partner investasi terbesar Indonesia. Namun sayangnya, aliran dana dari investasi Tiongkok mayoritas di sektor hilirisasi yang diklaim mendukung transisi energi dan berkelanjutan. Namun, faktanya investasi Tiongkok masih mengandalkan PLTU batu bara, pengelolaan limbah dan kerap terjadi konflik dengan masyarakat.

Menariknya, narasi hijau ini tidak hanya digaungkan oleh perusahaan melainkan juga beberapa individu yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Merekasecara konsisten mendukung perusahaan Tiongkok meskipun bukti kerusakan di lapangan sudah jelas terjadi.

Ilusi Keberlanjutan

Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Desk Tiongkok-Indonesia Celios menyoroti fenomena greenwashing bukan hanya praktik korporasi, namun bagian dari arsitektur narasi yang dibangun secara sistemik. Branding hijau diperkuat melalui promosi teknologi, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan klaim Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan yang disuarakan oleh berbagai aktor Tiongkok dan domestik.

Narasi ini, lanjutnya, menciptakan ilusi keberlanjutan yang menutupi realitas kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola.

“Dalam kajian ini kami mendapati bahwa branding hijau sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Seperti ada usaha yang disengaja untuk menutupi dampak negatif yang terjadi di proyek-proyek investasi ini. Misalnya Lu Kang, mantan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia pada 2022-2024 yang sangat aktif membagikan postingan di media X bernuansa sangat positif seperti pujian untuk PT IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park)sebagai perusahaan yang berkelanjutan,” jelas Zulfikar.