Kopdes Merah Putih di Kabupaten Cirebon Diarahkan Garap Sektor Pangan

CIREBON - Bupati Cirebon Imron mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) akan diarahkan untuk menggarap sektor pangan dalam rangka membantu petani sekaligus sebagai upaya mengendalikan harga beras. Imron mengatakan dari 424 Kopdes Merah Putih yang sudah dibentuk di Kabupaten Cirebon, sebagian disiapkan untuk menyerap hasil panen petani khususnya dalam bentuk beras. “Cirebon ini kan banyak petani. Dengan adanya Kopdes Merah Putih, penyerapan beras dari petani bisa dilakukan koperasi,” kata Imron di Cirebon, Jumat (8/8). Menurut dia, dengan skema tersebut maka petani bisa mendapatkan harga layak, sementara masyarakat memperoleh pasokan pangan dengan harga stabil. Ia menyebutkan inflasi daerah tidak boleh terjadi akibat naiknya harga beras, apalagi Cirebon selama ini menjadi salah satu sentra produksi padi. Berdasarkan data, kata dia, produksi gabah kering giling (GKG) pada masa tanam pertama tahun ini sebanyak 271.558 ton dari luas panen 43.905 hektare. “Kami menilai kehadiran Kopdes Merah Putih, dapat berperan strategis dalam menstabilkan harga di pasar,” katanya. Selain beras, ia mengatakan program Kopdes Merah Putih juga disesuaikan dengan potensi unggulan di tiap desa. Imron mencontohkan desa dengan komoditas bawang, akan diarahkan mengembangkan produksi tersebut untuk mendukung ketahanan pangan lokal. “Pusat sudah mengarahkan agar ketahanan pangan dijaga sesuai kemampuan dan keunggulan masing-masing daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, dia menyebut saat ini ada lebih dari 735 koperasi aktif di Kabupaten Cirebon selain Kopdes Merah Putih. Pihaknya berkomitmen mendukung penguatan koperasi melalui pelatihan, pendampingan kelembagaan, akses permodalan, dan digitalisasi. "Koperasi yang kuat akan menjadi penopang kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” ujarnya. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem koperasi, Pemkab Cirebon juga tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (perda) tentang penguatan koperasi. Ia menjelaskan perda ini menjadi payung hukum agar koperasi tidak lagi berjalan parsial, tetapi terintegrasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, BUMN, akademisi, dan media massa. “Kita sudah usulkan rancangan perda yang memuat arah kebijakan koperasi ke depan dan diharapkan dapat disahkan tahun ini,” ucap dia.