Wamenkop: Akurasi Data Penting untuk Pengentasan Kemiskinan

Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa keakuratan basis data di tingkat desa merupakan kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” kata Wamenkop Ferry di Jakarta, Rabu (6/8).

Seperti dikutip dari Antara, sebagai salah satu fokus nasional untuk dituntaskan, Ferry mengatakan basis data menjadi vital bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, Ferry mengatakan terdapat salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk memotret kondisi desa secara utuh mulai dari sisi potensi desa, demografi desa hingga profil masyarakat desa secara akurat.

Aplikasi tersebut berupa Data Desa Presisi (DPP) yang dikembangkan dengan sistem teknologi terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI).

Ia menilai, data yang dihasilkan dari aplikasi ini laik untuk dijadikan pertimbangan pemerintah khususnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Ferry menambahkan, ke depannya Kemenkop siap memperkuat kerja sama dengan BP Taskin untuk meningkatkan akurasi pendataan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” kata Wamenkop.

Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S Deyang, berharap kolaborasi untuk memvalidasi data terutama data penduduk miskin di Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terutama dari kalangan akademisi.

Di sisi lain, Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP Prof Sofyan Sjaf menjelaskan bahwa DDP hadir untuk membangun basis data yang akurat dan partisipatif dari bawah (bottom-up).

DDP menggabungkan pendekatan mikro spasial dengan dukungan teknologi drone, AI, dan enumerator dari kalangan pemuda desa.

Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup objek fisik seperti bangunan, tetapi juga subjek sosial seperti dinamika penduduk desa.

Hingga saat ini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup 1.239 desa. Semua proses dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan dikawal oleh akademisi untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data.

Rujukan Utama

Secara terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi landasan utama dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan nasional yang mesti dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Program Pemerintah Pusat di Provinsi NTT yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama menggunakan satu data yang sama, serta berbagi peran dalam mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan hingga bisa mandiri dan sejahtera,” kata dia.

DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Dengan demikian data tersebut menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang program sosial yang akurat dan berkelanjutan.

"Akurasi DTSEN bergantung pada pemutakhiran data secara berkala. Pemerintah daerah diminta aktif memperbarui data karena dinamika sosial terus berubah, termasuk kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk," kata dia dalam rapat yang turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena itu.