Polres Gumas Bangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dukung MBG

PALANGKA RAYA – Kepolisian Resor Gunung Mas (POlres Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya, guna mendukung pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

“Pembangunan SPPG ini adalah wujud nyata kepedulian Polri terhadap salah satu isu strategis bangsa, yaitu peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pencegahan stunting,” ucap Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo saat dikonfirmasi terkait peletakan batu pertama di Tumbang Empas, Kamis (07/8).

Ia menyebut, pembangunan SPPG bukan hanya membangun fisik semata, tetapi bentuk investasi untuk generasi masa depan Gunung Mas yang lebih sehat, cerdas, dan unggul.

Selain itu, sambung mantan Kapolres Malinau, Kalimantan Utara ini, pembangunan SPPG menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara Polri, Pemerintah Kabupaten Gumas dan sektor swasta.

Ia berharap SPPG ini nantinya dapat berfungsi secara optimal untuk melayani dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak di wilayah Mihing Raya dan sekitarnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional dari Polri dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Gumas tepatnya di Tumbang Empas, kegiatan dipimpin langsung Kapolres, serta dihadiri jajaran pejabat utama (PJU) Polres, perwakilan pemerintah daerah, dan perusahaan swasta.

Rangkaian acara dimulai pada 13.00 WIB, di mana Kapolres Gumas beserta seluruh tamu undangan mengikuti Zoom Meeting Ground Breaking SPPG secara nasional. Acara virtual ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas pemenuhan gizi oleh Polri di seluruh penjuru negeri.

Puncak acara di Tumbang Empas berlangsung pada 15.40 WIB, saat Kapolres Gumas secara simbolis meletakkan batu pertama di lokasi pembangunan, bersama-sama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bambang Jaya.

Turut serta dalam prosesi tersebut adalah Wakapolres Kompol Indras Purwoko, para Kabag dan Kasat, perwakilan dari perangkat daerah, serta pemerintah kecamatan setempat.