Pemberian ASI Nasional Harus Diperkuat Lewat Peran Aktif Semua Elemen Bangsa

Ketua Satuan Tugas (Satgas) ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr. Naomi Esthernita F.D., Sp.A, Subsp.Neo(K) mengatakan sejumlah inisiatif bisa dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, media massa, hingga masyarakat untuk meningkatkan pemberian air susu ibu (ASI) secara nasional.

Inisiatif-inisiatif itu disampaikan bertepatan dengan momen peringatan Pekan Menyusui Sedunia 2025 yang jatuh pada awal Agustus, belum optimalnya cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia pada bayi berusia 0-6 bulan.

"Sebagai pemegang keputusan regulasi, pemerintah juga punya peran penting terutama dalam regulasi cuti melahirkan enam bulan, penegakan kode internasional (untuk pemasaran produk pengganti ASI ), dan dalam pendirian ruang laktasi di tempat kerja serta di ruang publik," kata Naomi dalam acara seminar bertajuk "Prioritas Menyusui:Membangun Sistem Dukungan Berkelanjutan" yang diikuti, Ahad.

Adapun cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia sendiri masih terbilang belum optimal, survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2022 menunjukkan cakupan pemberian ASI baru dilakukan oleh 52,5 persen penduduk.

Padahal target nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan pemberian ASI eksklusif seharusnya bisa mencapai lebih dari 70 persen.

Maka dari itu, Naomi mengingatkan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk menegaskan kebijakan yang berpihak pada ibu menyusui agar cakupan pemberian ASI nasional meningkat.

Hal itu tidak hanya menyangkut pemberian izin cuti melahirkan yang baiknya bisa dimaksimalkan hingga enam bulan, tapi juga dalam hal penegasan penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang mendukung seperti ruang laktasi yang memadai.

Kedua hal tersebut diyakini bisa membantu ibu untuk menjaga ritme kerjanya baik sebagai seorang ibu maupun sebagai pekerja setelah cuti melahirkan selesai.

"Karena kalau tidak ada tempat memerah ASI sehingga putus pemberian ASI eksklusif, risiko anaknya lebih gampang sakit. Kalau ibunya sakit akhirnya tidak masuk (bekerja), lebih rugi lagi dibandingkan jika diberikan waktu dan fasilitas untuk memerah ASI, jadi ini peran pemerintah," katanya.

Selanjutnya, inisiatif untuk meningkatkan angka pemberian ASI secara nasional juga bisa didukung masyarakat umum dengan mau menerima edukasi yang juga diterima ibu menyusui.

Masyarakat umum yang terdiri dari keluarga hingga lingkungan pertemanan yang dimiliki ibu menyusui, perlu turut ambil bagian dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu yang sedang menyusui agar memiliki kepercayaan diri saat menyusui.

"Jadi solidaritas komunitas yang mendukung ibu dan bayi ini benar-benar penting. Masyarakat umum harus ada di belakang ibu, artinya yang benar-benar mendukung, karena sebenarnya menyusui itu bukan hanya tugas ibu namun dukungan dari semua pihak," kata dokter yang juga tergabung dalam American Breastfeeding Medicine itu.

Doktor lulusan Universitas Indonesia itu menyebut, media massa juga dapat berperan dalam meningkatkan pemberian ASI secara nasional dengan memastikan peredaran informasi terkait kampanye menyusui berbasis bukti.

Saat ini praktik promosi produk pengganti ASI, lanjut dia, kerap mengaburkan fakta-fakta penting tentang manfaat ASI yang seharusnya menjadi asupan prioritas bagi bayi khususnya yang baru lahir dan sering kali akhirnya orang tua yang tidak teredukasi memilih untuk tidak memberikan ASI.