Bandara Dhoho Kediri Bakal Jadi Alternatif Penerbangan Umrah di Jatim

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) mendukung optimalisasi operasional Bandar Udara (Bandara) Dhoho Kediri sebagai alternatif layanan penerbangan umrah. Langkah itu untuk penguatan konektivitas dan optimalisasi penerbangan di Jawa Timur (Jatim).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pihaknya telah membahas hal tersebut saat menerima audiensi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

“Pertemuan kami membahas penguatan konektivitas penerbangan di wilayah Jawa Timur, khususnya rencana optimalisasi operasional Bandar Udara Dhoho Kediri sebagai alternatif layanan penerbangan umrah dan pendukung bandara utama lainnya di provinsi tersebut," kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Sebagai regulator, Ditjen Hubud menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Jatim untuk memaksimalkan potensi Bandara Dhoho.

Menurutnya, langkah itu strategis dalam mendistribusikan beban operasional penerbangan yang saat ini masih terpusat di Bandara Juanda Surabaya.

Bandara Juanda, kata Lukman, saat ini melayani sekitar 14 juta penumpang per tahun dari kapasitas maksimal 21 juta penumpang. Setelah dilakukan evaluasi, peningkatan kapasitas Juanda hanya memungkinkan sampai 27 juta penumpang.

"Artinya, kita harus bersiap sejak sekarang mencari dan membangun simpul-simpul penerbangan baru untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan,” ujar Lukman.

Dirjen menambahkan Bandara Dhoho didesain untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380, serta memiliki fasilitas dan spesifikasi teknis yang modern dan memenuhi standar internasional.

Hal itu membuka peluang besar bagi Dhoho untuk menjadi bandara alternatif keberangkatan jamaah umrah dan pusat konektivitas dalam negeri wilayah selatan Jatim.

Kemenhub menilai dari sisi infrastruktur, Bandara Dhoho sangat memadai. Namun sebelum beroperasi penuh untuk penerbangan umrah, perlu dipastikan seluruh aspek keselamatan (safety), keamanan (security), pelayanan (services), dan kepatuhan terhadap regulasi (compliance) terpenuhi. “Itu menjadi tanggung jawab kami sebagai regulator,” ujar Lukman.

Dalam waktu dekat, kata Lukman lagi, Ditjen Hubud bersama Pemprov Jatim dan operator bandara akan melakukan pengujian dan evaluasi bertahap terhadap kesiapan operasional Bandara Dhoho.

"Rencana ke depan Bandara Dhoho akan melayani penerbangan umrah yang direncanakan 3-4 kali per bulan, oleh karena itu diperlukan kesiapan operasional dan fasilitas yang maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut Lukman juga menekankan pengembangan konektivitas udara di Jatim tidak hanya bergantung pada Bandara Juanda dan Dhoho.

Bandara-bandara lain seperti Abdul Rachman Saleh (Malang), Blimbingsari (Banyuwangi), dan Trunojoyo (Sumenep) juga perlu dioptimalkan sebagai bagian dari sistem penerbangan yang saling terintegrasi.

“Peningkatan kapasitas dan fungsi bandara di Jawa Timur harus dilihat dalam konteks sistem transportasi udara nasional," kata Lukman.

Kemenhub berkomitmen mendukung setiap upaya daerah dalam memperluas aksesibilitas penerbangan, selama tetap berada dalam koridor regulasi yang ketat.

"Langkah ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk pemerataan pembangunan transportasi udara dan layanan publik yang lebih inklusif," kata Lukman.