Pemprov Maluku Optimalkan TIK untuk Serap PAD dari Sektor Perikanan

AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perikanan.

“Potensi besar Maluku pada sektor perikanan belum memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Maluku. Diperlukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi untuk mempercepat ekspor,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku Kasrul Selang di Ambon, Kamis (31/7).

Dia mengemukakan hal itu dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Ekspor Maluku Semester I Tahun 2025 digelar Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Maluku di Kota Ambon.

Ia mengatakan Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki potensi kelautan yang besar. Dengan total luas wilayah administratif mencapai 712.479,65 kilometer persegi, sebagian besar atau 92,4 persen berupa lautan seluas 658.294,69 kilometer persegi, menyimpan kekayaan sumber daya laut hingga 3,9 juta ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp117 triliun.

Hal itu didukung dengan data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Maluku yang mencatat bahwa nilai ekspor komoditas perikanan Maluku tembus Rp448 miliar pada semester I 2025, meningkat 9,7 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2024.

Total nilai ekspor perikanan selama Januari hingga Juni 2025 mencapai Rp448 miliar, dengan total volume komoditas ikan hidup 243.430 ekor dan non-hidup 5.118 ton.

Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan penyerapan PAD dari sektor perikanan, ia menilai penting untuk melakukan digitalisasi tata kelola dan distribusi hasil laut guna mempercepat proses ekspor, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses pasar.

Melalui TIK, pemerintah daerah setempat dapat mengintegrasikan data produksi, pelacakan rantai pasok, hingga layanan perizinan secara daring, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor.

Selain itu, TIK mendukung transparansi retribusi dan pencatatan transaksi yang berujung pada peningkatan akuntabilitas pendapatan daerah. Dengan sistem yang terhubung langsung ke pelabuhan ekspor, seperti Maluku Integrated Port, digitalisasi menjembatani berbagai kendala logistik dan birokrasi yang selama ini menghambat optimalisasi potensi perikanan Maluku.

Kepala Karantina Maluku Abdur Rohman menilai ekspor Maluku masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pasar, minim fasilitas logistik, biaya tinggi, serta keterbatasan kontainer ekspor dan layanan fumigasi.

“Rencana aksi percepatan yang harus diambil meliputi fasilitasi perluasan pasar ekspor, penguatan kolaborasi antara instansi pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pelaku ekspor, penyederhanaan perizinan, serta revitalisasi infrastruktur penunjang,” katanya.