Pemkab Kepulauan Seribu Membuka Akses Bantuan Hukum bagi Warga

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu membuka akses bantuan hukum yang lebih murah, mudah dan berkualitas bagi warga setempat melalui Program Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang digelar di Kelurahan Pulau Untung Jawa pada Rabu.

"Peran paralegal sangat penting dalam membantu warga menyelesaikan permasalahan hukum dasar di tingkat kelurahan," kata Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (HKK) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Denny Harnoko.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang digelar di Kelurahan Pulau Untung Jawa di Jakarta.

Menurut dia, dengan adanya Tim Hukum Kabupaten serta pelatihan paralegal, kini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan pendampingan hukum.

Program pembinaan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat ini diikuti berbagai unsur, antara lain RW, RT, LMK, FKDM, Jumantik, PKK, Satpol PP, FPK hingga Karang Taruna.

Dia berharap agar kesadaran hukum masyarakat di Pulau Untung Jawa terus meningkat dan warga mampu memanfaatkan keberadaan layanan hukum secara optimal.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam membuka akses bantuan hukum bagi masyarakat," kata dia.

Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (HKK) Kabupaten Kepulauan Seribu menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Ropaun Rambe dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dengan materi pelayanan bantuan hukum masyarakat dan paralegal.

Kemudian Bambang Tristianto serta Refki Ridwan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Utara yang membahas peran notaris dalam proses jual-beli tanah, peningkatan sertipikat dan pembentukan badan hukum.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan Pulau Untung Jawa, Darma Wibowo mendukung penuh kegiatan pembinaan ini yang dapat menambah wawasan warga terutama di bidang hukum.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat Pulau Untung Jawa," kata dia.